REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah telah menyalurkan anggaran BLT dana desa sebesar Rp 15,4 triliun kepada keluarga penerima manfaat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan, de

Dari penerima BLT desa, yakni 2,47 juta atau hampir 2,5 juta penerima BLT dana desa adalah perempuan Kepala Keluarga. Seharusnya selama ini mereka sudah harus mendapat jaring pengaman sosial, tapi belum terdata.

"Sehingga mereka dapat terdeteksi melalui BLT dana desa," kata Abdul saat konferensi pers usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Kamis (24/9).

Ia melanjutkan, penerima BLT dana desa ini mayoritas merupakan para petani dan buruh tani yang porsinya 88 persen. Kemudian disalurkan kepada lima persen pelaku UMKM, empat persen para nelayan dan buruh nelayan, dua persen buruh pabrik, dan satu persen kepada guru.

Dalam rapat terbatas ini, Abdul melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait penggunaan dana desa pada 2020 untuk mempercepat peningkatan ekonomi desa. Ia mengatakan, Kementerian Desa PDTT fokus pada tiga program, yakni desa aman Covid-19, padat karya tunai desa, dan BLT dana desa.

Ia menyebut, total dana desa yang sudah terserap yakni sebesar Rp 27,345 triliun yang terdiri dari penyaluran BLT dana desa sebesar Rp 15,4 triliun dan untuk desa tanggap Covid-19. Sementara untuk padat karya tunai desa dan pembangunan infrastruktur lainnya sebesar Rp 11,9 triliun. Sebanyak Rp 52 triliun pun juga sudah disalurkan ke Rekening Kas Desa.

Yang tersisa masih ada Rp 43 triliun itu dibagi dua, yang Rp 13,06 triliun untuk melanjutkan BLT dana desa sampai Desember 2020. Dana tersebut, kata Abdul, tidak bisa diutak-atik.

"Yang masih bisa digerakkan untuk percepatan peningkatan ekonomi ada Rp 30,793 triliun," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika