REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Israel mengeluarkan 20 perintah militer yang melarang warga Palestina memasuki kebun zaitun di Tepi Barat yang didudukinya, lapor seorang pejabat Palestina.
Walid Assaf, kepala Komite Nasional Menentang Tembok dan Permukiman yang berafiliasi dengan Organisasi Pembebasan Palestina, pada Senin (13/10) mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa otoritas Israel mengeluarkan keputusan yang mencegah warga Palestina memasuki tanah mereka sendiri "meski pemukim Yahudi menyerang tanah pertanian milik warga Palestina." Assaf menekankan bahwa keputusan tersebut menyerang para pemilik tanah Palestina.
Berdasarkan keputusan tersebut, kata Assaf, Israel ingin merebut ratusan hektar tanah milik warga Palestina. Meski belum ada komentar dari otoritas Israel tentang klaim pejabat Palestina tersebut, mereka umumnya menjelaskan langkah-langkah tersebut dengan dalih "alasan keamanan".
Sejak panen zaitun dimulai pada 7 Oktober, pemukim Yahudi menyerang lahan dan para petani di berbagai tempat di Tepi Barat. TV7 Israel News, sebuah situs berita Israel, pada akhir September melaporkan bahwa Perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu mengizinkan pembangunan 5.000 unit permukiman baru di Tepi Barat yang diduduki Israel.
Netanyahu meminta Dewan Tertinggi Israel untuk Perencanaan dan Pembangunan dilakukan di Tepi Barat setelah berakhirnya liburan Yahudi pada awal Oktober. Pemerintah Israel tidak membenarkan atau pun membantah isu tersebut.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pemimpin pemukim Israel memprotes kegagalan Netanyahu untuk mendorong dewan untuk menyetujui proyek pemukiman. Peace Now, sebuah NGO Israel, mengatakan pemerintah menyetujui pembangunan 3.412 unit permukiman di Yerusalem timur.
Menurut kelompok tersebut, lebih dari 428.000 pemukim tinggal di 132 pemukiman dan 124 pos pemukiman acak di Tepi Barat yang diduduki. Jumlah tersebut tidak termasuk 18 permukiman di Yerusalem Timur yang ditempati oleh lebih dari 220.000 pemukim Yahudi. Israel menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur pada 1967.
Ikuti Whatsapp Channel Republika