REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sesuai yang diprediksi banyak pihak, akhirnya Indonesia masuk jurang resesi. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan pun mengingatkan pemerintah agar tak percaya diri berlebihan.
Heri mengingatkan, masuknya Indonesia dalam jurang resesi pada 2020 mengingatkan kembali peristiwa kelam 1998. Krisis ekonomi super dahsyat pada 1998 diawali resesi. Terjadinya krisis ekonomi 1998, kata dia, tidak bisa dilepaskan dari sikap pemerintah kala itu yang terlalu percaya diri atas fundamental ekonomi.
"Dirasa kuat nyatanya keropos. Sikap terlalu percaya diri itu juga yang saat ini dipertontonkan pemerintah. Kritik akan terjadinya kemunduran ekonomi tidak diindahkan," kata Heri dalam keterangannya, Rabu (11/11).
Dia memaparkan, pemerintah terus memproduksi alibi bahwa perekonomian Indonesia masih lebih baik dari negara lain. Faktor eksternal selalu dijadikan tameng menutupi kelemahan fundamental ekonomi domestik.
Sebagaimana diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III-2020 kembali minus 3,49 persen. Di kuartal II lalu juga minus 5,32 persen. Karena dua kuartal berturut-turut ekonomi tumbuh negatif, maka Indonesia pun dinyatakan masuk fase resesi ekonomi.
Selain telah resmi dinyatakan resesi, secara kumulatif pun selama 2020 dari kuartal I, kuartal II, dan kuartal III, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,03 persen "Jadi ada dua pukulan telak, yaitu resesi dan pertumbuhan ekonomi secara kumulatif yang masih negatif selama 2020," ujar dia.
Fundamental ekonomi yang keropos, lanjutnya, justru ditutupi dengan memproduksi utang secara berlebihan. Pemerintah pun tidak segan-segan menawarkan kupon setinggi langit. Akibatnya, utang Indonesia membengkak. Namun target pertumbuhan ekonomi tidak tercapai.
Saat masa Pandemi, kata dia, hampir semua mesin produksi mengalami kontraksi. Resesi menjadi ancaman nyata. Namun, menurut dia, pemerintah masih tetap percaya diri membuat prediksi yang berlebihan. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020 berkisar 0 persen hingga minus 2,1 persen.
"Target tersebut jauh dari fakta yang akhirnya dirilis BPS yakni minus 3,49 persen. Salah satu prediksi sangat fatal terhadap perekonomian Indonesia," ujar Heri.
Ia pun menyoroti Laporan BPS terkait tingginya pengangguran di Indonesia. Per Agustus 2020, angka angkatan kerja naik 2,36 juta. Kemudian, angka pengangguran naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang. Sementara angka pekerja penuh turun 9,46 juta menjadi 82,02 juta orang. Di sisi lain, angka pekerja paruh waktu naik 4,32 juta orang menjadi 33,34 juta dan angka Setengah Penganggur naik 4,83 juta menjadi 12,09 juta orang.
Ia mengakui, tak sedikit ongkos yang dikeluarkan pemerintah untuk menghadang terjadinya resesi. Pada kuartal II-2020 realisasi anggaran Covid-19 sangat sedikit sekali. Sampai akhirnya Presiden Jokowi berkali-kali mengumbar kemarahan kepada bawahannya di ruang publik.
Kelambanan mengucurkan stimulus pada kuartal II-2020 diganjar pertumbuhan ekonomi yang merosot tajam hingga 5,32 persen secara tahunan. Maka mulai kuartal III 2020, pemerintah menggelontorkan stimulus ratusan triliun secara jor-joran untuk menjaga konsumsi masyarakat agar daya belinya tidak makin melemah. "Besarnya ongkos menghadang resesi ini berbuntut membengkaknya defisit anggaran," ujarnya.
Menurut catatan Kementerian Keuangan, sepanjang Januari-September 2020 defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 telah mencapai Rp687,5 triliun atau setara dengan 4,16 persen PDB Indonesia. "Defisit anggaran itu naik 170,2 persen dari defisit di periode sama tahun 2019, senilai Rp252,41 triliun," ujar Heri menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika