REPUBLIKA.CO.ID, SURABAya -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, meminta agar keberadaan BUMDes dan BUMDesma mampu menjadi solusi terhadap persoalan ekonomi warga desa. Menurut Gus Menteri, sapaan akrab Abdul Halim, hingga saat ini banyak masyarakat desa yang terlilit utang melalui jasa rentenir yang hanya menawarkan kemudahan proses, padahal bunganya masih relatif tinggi.

"Jadi memang faktanya masyarakat desa masih banyak yang punya masalah keuangan dengan jasa rente," kata Abdul Halim saat memberikan bantuan kepada Lembaga Keuangan Desa BUMDesma di Surabaya, Senin (28/12), seperti dalam siaran persnya.

Gus Menteri melanjutkan, dengan adanya transformasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan menjadi Lembaga Keuangan Desa (LKD) mampu menjadi solusi terhadap masalah ekonomi masyarakat desa.

Menurut Mendes, UPK eks PNPM saat ini ada sekitar 5.300, sementara total dana yang masih bergulir di dalam UPK tersebut ada Rp 12,7 triliun, dengan nilai aset sebesar Rp 594 miliar di seluruh Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika