REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Setara Institute Halili Hasan berharap Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memperbaiki internal Kepolisian agar tak salah ketika menangani kasus intoleransi. "Dalam beberapa kasus yang sesungguhnya itu paling bermasalah adalah keberpihakan. Jadi, standing position aparat pada banyak kasus sering tidak pada tempatnya," kata Halili dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (31/1).

Ia mencontohkan kasus intoleransi di Tanjung Balai, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu. Ia menyebut Kepolisian justru ikut-ikutan menyegel tempat ibadah ketika seharusnya mereka memberikan perlindungan dengan memegang prinsip Bhinneka Tunggal Ika.

"Sehingga mereka ketika mendapati kelompok intoleran itu persekusi, kelompok minoritas yang menjadi korban harusnya kan negara berpihak melindungi mereka," ujar Halili.

Ia mengatakan, kepolisian juga kerap salah memproses hukum dalam kasus intoleransi. Menurutnya, kepolisian bukannya menindak penyerangan terhadap kelompok minoritas, melainkan memproses pimpinan kelompok minoritas tersebut.