REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menegaskan, gerakan pengambilalihan kepemimpinan partai didalangi oleh pihak eksternal, yakni elemen pemerintah. Sama seperti yang terjadi dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 1996.

Dia menjelaskan, pada 22 Juni 1996 digelar kongres luar biasa (KLB) PDI di Medan, Sumatera Utara. Forum tersebut berhasil melengserkan Megawati Soekarnoputri dari kursi pimpinan partai.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal," ujar Teuku dalam keterangan resminya, Sabtu (5/2).

Demokrat meyakini, bahwa gerakan pengambilalihan bukanlah wacana yang hadir dari internal partai. Dia menegaskan, ada pihak dari luar partai atau eksternal yang terlibat dalam upaya menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yaitu Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Pasalnya, pihaknya telah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa Moeldoko bukan hanya mendukung gerakan tersebut. Namun, mantan Panglima TNI tersebutlah yang terlibat aktif dalam upaya mengambil alih kepemimpinan lewat kongres luar biasa (KLB).

"Jika tindakan Saudara Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa, tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini," ujar Teuku.

Ikuti Whatsapp Channel Republika