REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Seorang pejabat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengatakan perempuan korban kekerasan cenderung enggan melaporkan kasusnya karena merasa malu atas kekerasan yang dialaminya. Apalagi, jika pelaku adalah keluarga atau kerabatnya.

"Perempuan selalu ditempatkan di posisi bersalah meskipun dia korban. Perempuan merasa malu terutama jika pelaku adalah keluarga atau kerabatnya," kata Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Rumah Tangga dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Valentina Gintings dalam webinar bertajuk "Perempuan, Berani Bicara", di Jakarta, Selasa (10/3).

Selain itu, menurut dia, korban tidak mengetahui bahwa yang dialaminya adalah bentuk kekerasan sehingga akhirnya korban tidak melapor. "Tidak tahu harus lapor kemana, mekanisme pelaporannya bagaimana," tutur Valentina.

Hambatan lainnya, akses layanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan saat ini belum merata di seluruh daerah. Kemudian, aparat penegak hukum yang belum berperspektif gender, pembuktian kasus yang sulit dan norma hukum yang belum berpihak kepada korban perempuan.

"Budaya patriarki yang masih memposisikan perempuan pada ranah domestik juga menghambat upaya penurunan kekerasan terhadap perempuan," katanya.

Ia menegaskan, Kementerian PPPA terus berusaha menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan Indonesia. Kementerian PPPA terus berusaha menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan Indonesia melalui penerapan peraturan perundang-undangan, penyediaan layanan, koordinasi kementerian/ lembaga, sistem pelaporan, pemberdayaan dan pengembangan model.

"Strategi yang dilakukan melalui pendekatan kementerian lembaga, LSM dan pemangku kepentingan terkait," tutur Valentina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika