REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terhadap sejumlah kantor dinas di Kabupaten Bandung Barat, Kamis (18/3). Beberapa kantor dinas yang digeledah, yaitu kantor Dinas Pendidikan, kantor Dinas Sosial, dan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat.

Sebelumnya, sejak Selasa (16/3), KPK telah melakukan penggeledahan di kantor Bupati Bandung Barat serta dua rumah pribadi Bupati. Penggeledahan dilakukan dalam upaya penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid 19.

"Tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di beberapa lokasi yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat, di antaranya Kantor Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan, Kamis (18/3).

Ali melanjutkan, KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan alat bukti yang cukup sehingga menaikkan kasus ke tahap penyidikan. Namun, penjelasan kasus dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka belum dapat diinformasikan kepada publik.

"Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, penggeledahan telah selesai dilaksanakan oleh KPK pada pukul 17.00 WIB. Beberapa barang yang diduga dokumen telah dibawa dari hasil penggeledahan oleh para penyidik KPK.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Bandung Barat Imam Santoso enggan berkomentar terkait dokumen yang dibawa oleh penyidik KPK. Namun, ia mengatakan pihaknya akan bersikap kooperatif terhadap penyidikan yang dilakukan oleh KPK. "No comment, kooperatif menyerahkan dokumen yang diminta," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika