Jumat 19 Mar 2021 13:20 WIB

Sri Mulyani Minta Pengelolaan BLU tak Jadi Lahan Bisnis

BLU diharapkan tidak identik dengan manajemen yang amburadul.

Rep: Novita Intan/ Red: Friska Yolandha
Petugas kebersihan beraktivitas di area Tebing Keraton, Ciburial, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5). Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis.
Foto: ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA
Petugas kebersihan beraktivitas di area Tebing Keraton, Ciburial, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5). Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah meminta agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Hal ini mengingat BLU mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun melalui pengelolaan secara presisi dengan manajemen baik dan berkualitas tinggi, sehingga BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 

Baca Juga

“Saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi new normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis. Saya berharap BLU bisa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," ujarnya saat acara Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).

Bendahara negara ini menginginkan di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik bidang manajemen pengelolaan pelayanan, sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.

"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," ucapnya.

Badan Layanan Umum (BLU) bukanlah sesuatu badan yang baru. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, BLU berupaya mengalami perubahan terutama dari sisi layanan.

"Penekanan pada layanan (BLU) itu begitu sangat penting, tapi juga kita melihat perkembangan BLU terdiri dari berbagai hal jenis dan jumlah juga kualitas layanannya dan juga dari sisi keuangan yaitu penerimaan negara," ungkapnya.

Dikarenakan beragamnya BLU, Kementerian Keuangan pun mengklasifikasikan menjadi lima rumpun-rumpun besar seperti bidang kesehatan yakni BLU pada rumah sakit, BLU pengelolaan kawasan, penyediaan barang, dan jasa lainnya serta pengelolaan dana.

"Ini bisa menciptakan sebuah populasi yang kemudian menciptakan benchmarking mana yang dikelola dengan baik di antara rumah sakit rumah sakit baik. Karena kami bisa membandingkan berdasarkan tadi kontrak kinerjanya, sehingga mereka kemudian terjadi yang disebut objektif alat monitoring organisasi ini, BLU bisa saling belajar dan tidak ada subjektif," jelasnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۗوَمَا كَانَ لِرَسُوْلٍ اَنْ يَّأْتِيَ بِاٰيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚفَاِذَا جَاۤءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُوْنَ ࣖ
Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad), di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antaranya ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. Tidak ada seorang rasul membawa suatu mukjizat, kecuali seizin Allah. Maka apabila telah datang perintah Allah, (untuk semua perkara) diputuskan dengan adil. Dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil.

(QS. Gafir ayat 78)

Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement