REPUBLIKA.CO.ID, BRASILIA -- Mahkamah Agung Brasil memutuskan agar senat menyelidiki penanganan pandemi virus corona jenis baru (Covid-19) yang dilakukan oleh pemerintah pimpinan Presiden Jair Bolsonaro pada Rabu (14/4). Sebelumnya, salah satu hakim di Mahkamah Agung Brasil bernama Luis Roberto mengajukan permintaan untuk penyelidikan ke pemerintah mengingat lonjakan kasus Covid-19 terjadi di seluruh wilayah negara itu.
Dengan keputusan terbaru, komite senat khusus akan memeriksa tindakan penanganan yang dilakukan pemerintah selama pandemi melanda. Penyelidikan akan melihat langkah-langkah penanganan yang telah dilakukan Pemerintah Brasil, termasuk di antaranya mengenai pengambilan keputusan dan distribusi dana ke negara bagian dan kota.
Banyak oposisi telah mengkritik keras tanggapan Bolsonaro terhadap Covid-19 yang dinilai meremehkan tingkat keparahan penyakit. Pemerintah juga dinilai tidak berbuat cukup untuk menegakkan tindakan pencegahan wabah, seperti memberlakukan jarak sosial, hingga mengatur peluncuran vaksin yang efektif.
Dalam beberapa pekan terakhir, Brasil secara konsisten melaporkan jumlah kematian terkait Covid-19 tertinggi di dunia per harinya. Dengan lebih dari 13,6 juta kasus yang dikonfirmasi dan lebih dari 385 ribu kematian sejauh ini, negara itu hanya tertinggal dari Amerika Serikat (AS) dalam jumlah kematian akibat infeksi virus corona jenis baru.
Situasi epidemiologi yang memburuk di Brasil juga ditunjukkan dengan surat yang ditujukan kepada Menteri Kesehatan Sao Paulo, Jean Gorinchteyn, kepada pemerintah pusat pada Rabu (14/4). Ia memperingatkan bahwa di wilayah negara bagian terkaya dan terpadat di Brasil tersebut, stok obat-obatan penting untuk pasien Covid-19 telah habis.
“Situasi pasokan obat-obatan, terutama penghambat neuromuskuler dan sedatif, sangat serius. Kami membutuhkan pemerintah pusat untuk membantu” tulis Gorinchteyn dalam surat tersebut.
Gorinchteyn mengatakan Sao Paulo telah mencatat 1.095 kematian akibat Covid-19 dalam 24 jam terakhir pada Rabu (14/4). Ia juga menambahkan bahwa 11 dari 15 wilayah di negara bagian itu memiliki lebih dari 90 persen tempat tidur di unit perawatan intensif yang terisi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika