REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabar Presiden Jokowi yang menggabungkan beberapa nomenklatur Kementerian, memunculkan wacana resuffle kabinet beberapa hari ini. Di tengah santer kabar resuffle tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya tiba-tiba mengintruksikan jajarannya untuk terus berupaya memperbaiki diri serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Hal ini disampaikan Menteri Siti pada Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Triwulan I Tahun 2021 KLHK, yang digelar virtual, Selasa (13/4) lalu. Pesan itu ia sampaikan langsung kepada jajaran pejabat eselon hingga seluruh pegawai di lingkungan Kementerian LHK.
“Saya meminta keteguhan kita dalam etos kerja lembaga, etos kerja individual pejabat dan refleksinya dalam aktualisasi pelaksanaan tugas yang harus semakin baik hingga paripurna. Masyarakat membutuhkan jajaran birokrasi yang lebih ideal saat ini, dengan pijakan prinsip-prinsip public-life," kata Menteri Siti Nurbaya.
Menteri LHK, mengakui tidak semua hal bisa diselesaikan sekaligus, ia percaya itu. Namun dengan sinergi yang kuat dan berjalan pada koridor kebenaran, dan semangat untuk terus melangkah, ia yakin upaya ini akan terwujud. Tentunya tetap dibimbing oleh moral dan ilmu pengetahuan.
Lebih lanjut, Menteri Siti mengatakan pada periode triwulan pertama saat ini, KLHK juga sedang dalam masa audit kinerja dan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Menteri Siti mengingatkan pentingnya proses ini sebagai proses yang wajib dilalui dengan menunjukkan semua capaian-capaian yang bersifat akuntabel.
"Dapat dipertanggungjawabkan, dan memenuhi semua kriteria manfaat dari perspektif pengawasan eksternal," katanya.
Menurut dia, ada tiga dimensi arti penting pemeriksaan BPK RI, yakni untuk tidak terjadi perbuatan melawan hukum, untuk tidak ada transaksi tersembunyi, dan untuk pelaksanaan tertib anggaran dan tertib admininstrasi. Karena itu Siti berpesan dan meminta betul untuk seliruh jajaran tetap memelihara etos kerja, tidak mengeluh.
"Gunakan kesempatan audit ini untuk melakukan introspeksi guna perbaikan dalam kegiatan selanjutnya. Saya juga perlu mengingatkan kembali seperti setiap tahun saya sampaikan, bahwa Audit BPK mengandung arti sangat penting dalam kita menegakkan nilai-nilai public life yang tadi telah saya utarakan,” katanya.
Ia juga menekankan peran Inspektorat Jenderal diperlukan dalam membantu seluruh satker pada proses ini. Yakni dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola (sektor publik).
Hal ini juga sesuai dengan Piagam Audit Intern yang telah ditandatangani Menteri Siti bersama Inspektur Jenderal dan Para Eselon I sebelumnya. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri LHK Alue Dohong menyampaikan pengawasan internal memiliki peran yang sangat strategis untuk mengawal pencapaian kinerja KLHK.
