REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia diminta tegas menghentikan perdagangan dengan israel sebagai bentuk dukungan konkret pada Palestina. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan Indonesia sudah menggaungkan dukungan dan mendesak langkah konkrit untuk menghentikan eskalasi, namun masih melakukan perdagangan dengan Israel.
"Sebaiknya Indonesia harus bersikap tegas dengan lakukan penghentian perdagangan ke Israel secara total baik langsung maupun tidak langsung," katanya pada Republika.co.id, Selasa (18/5).
Bhima mengatakan Indonesia bisa mengalihkan ekspor ke banyak pasar lain yang lebih potensial. Dengan penghentian total perdagangan ke Israel, maka pemerintah Indonesia telah ambil bagian dalam menekan Israel agar tidak memperburuk situasi di Palestina.
Menurut data Kementerian Perdagangan RI, total perdagangan Indonesia dan israel pada Januari-Maret 2021 mencapai 50,6 juta dolar AS, naik 36,29 persen dari tahun 2020 yang sebesar 37,16 juta dolar AS. Nilai ekspornya mencapai 47,5 juta dolar AS dan impor 3,1 juta dolar AS.
"Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi, faktanya secara perdagangan jumlah ekspor ke Israel bahkan lebih besar dari Iran yakni 26,9 juta dolar AS dan ke Kuba sebesar 3,7 juta dolar AS," katanya.
Top komoditas ekspor tersebut adalah CPO dan produk turunannya, kakao, alas kaki, karet, kimia organik dan pakaian jadi. Bhima mengatakan, biasanya pemerintah berkelit ekspor tidak langsung tapi lewat negara ketiga.
Menurutnya, banyak negara yang butuh komoditas sejenis misalnya pasar Timur Tengah yang berkembang. Total total nilai perdagangan Indonesia dengan empat negara Timur Tengah yakni Mesir, Yordania, Arab Saudi dan Lebanon mencapai dua miliar dolar AS.
"Kenapa tidak kesana saja? toh Israel cuma 2,5 persen kontribusi perdagangan dibanding empat negara Timteng yang potensial," katanya.
Bhima mengatakan pemerintah Indonesia perlu serius dengan sikapnya. Diversifikasi pasar ekspor yang prioritas perlu dilakukan juga dalam rangka strategi mengantisipasi kekerasan di Palestina yang terus meningkat. Kemudian lakukan langkah pre-emptive dengan stabilitas moneter mencegah keluarnya dana asing.
Ikuti Whatsapp Channel Republika