Sebuah laporan Kementerian Pertahanan Prancis tahun 2019 tentang laicite di militer menyimpulkan bahwa kebebasan berekspresi beragama tidak merusak kohesi atau kinerja sosial tentara. Berbeda dengan bagaimana laicite telah dilakukan di tempat lain di masyarakat, laporan Kemenhan Prancis tersebut mempromosikan "laicite yang damai" yang dapat terus menyesuaikan diri dengan realitas sosial negara.

"Model laicite liberal yang diwujudkan militer adalah laicite intelijen, laicite fine-tuning," kata Eric Germain, penasihat etika militer dan isu-isu agama di kementerian, yang mengawasi laporan tersebut.

Germain mengatakan, militer telah setia pada undang-undang 1905. Untuk menjaga kebebasan beribadah, layanan kerohanian sah di tempat-tempat umum tertutup tertentu, termasuk penjara, rumah sakit dan fasilitas militer. Negara memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan keagamaan yang profesional kepada militernya.

Integrasi Muslim ke dalam militer mencerminkan hubungan Prancis yang panjang dan rumit dengan dunia Islam. Seorang ahli militer Prancis dan Muslim di National Conservatory of Arts and Crafts yang berbasis di Paris, Elyamine Settoul, menerangkan bahwa pria Muslim dari kerajaan kolonial Prancis bertugas sebagai tentara sejak tahun 1840-an.

Dia menambahkan, awal abad lalu, ada upaya-upaya gelisah untuk memenuhi kebutuhan keagamaan tentara Muslim, termasuk penunjukan seorang pemuka agama Islam, meskipun hanya tiga tahun. Setelah Perang Dunia II, gerakan kemerdekaan di koloni Prancis, ditambah dengan ketidakpercayaan umum terhadap Islam, menunda upaya tersebut.