REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kripto dianggap bagian dari transformasi sistem ekonomi dan keuangan dunia. Oleh karena itu, negara dan masyarakat perlu punya pemahaman dan kesiapan institusi untuk menghadapi tranformasi itu.
Hal tersebut jadi salah satu poin pembahasan yang disampaikan dalam diskusi Balitbang Golkar mengenai urgensi pengelolaan perdagangan kripto di Indonesia, belum lama ini. Diskusi itu menghadirkan CEO BBJ Paulus Lumintang dan CEO Indodax Oscar Darmawan.
Kripto disebut akan terus meluas dan meningkat penggunaannya. Beberapa negara mengambil jarak dengan kripto, beberapa negara lain belum mengaturnya. Sementara Indonesia berinisiatif untuk proaktif dalam hal perdagangan kripto.
"Kita harus pastikan bahwa perusahaan dan pelaku kripto mematuhi aturan keuangan dan perdagangan di Indonesia, bukan sebaliknya." kata Ketua Balitbang Golkar Jerry Sambuaga yang juga Wakil Menteri Perdagangan dalam keterangannya, Kamis (1/7).
Pernyataan Jerry ini untuk menjawab kekhawatiran peserta mengenai dampak negatif perusahaan kipto trans-nasional ditolak oleh beberapa negara. Menurut Jerry, Indonesia perlu mengambil sikap agar tidak gagap dengan transformasi kripto. Dengan begitu, Indonesia bisa memaksimalkan potensi positifnya dan mengelola dampak sampingannya.
Apa yang dikatakan Jerry sejalan dengan sikap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga Menko Bidang Perekonomian. Menurut Airlangga, diperlukan kerangka aturan yang komprehensif terhadap perubahan ini.
"Melihat tren, tampaknya kripto akan makin dirasakan kehadirannya. Karena itu negara harus responsif, akomodatif sekaligus antisipatif," kata Ketua Umum Golkar itu.
Airlangga menilai perdagangan kripto yang sudah mencapai Rp 370 triliun dengan pelanggan yang mencapai 6,4 juta adalah sebuah kondisi riil yang harus dikelola dengan baik. Ke depan, perdagangan kripto akan lebih mapan dengan potensi produk yang makin beragam. "Yang terpenting adalah bagaimana agar pengembangan itu makin mendukung kepentingan nasional," kata Airlangga.
Ikuti Whatsapp Channel Republika