REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, mengatakan kritik dan masukan merupakan salah satu dasar dalam mengambil kebijakan yang diambil pemerintah. Karena itu, kata dia, pemerintah tidak menolak jika ada kritikan yang masuk.
"Kita tidak menolak kritik sama sekali, jika tidak ada kritik, maka kita sulit mengambil kebijakan mengatasnamakan kepentingan publik," ujar Mahfud dalam siaran pers, Jumat (6/8).
Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku justru sangat senang ada kampus dan mahasiswa yang kritis. Sebab, kata dia, pemerintah tidak pernah menganggap mahasiswa kritis sebagai musuh. Karena itu dia mengajak para pimpinan perguruan tinggi memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang kritis, sekaligus juga memfasilitasi mereka untuk berpikir rasional dan bertanggung jawab.
"Sama sekali kita tidak boleh membungkam sikap kritis mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya, tapi diarahkan untuk bertanggung jawab. Kalau ada orang kritis itu saya senang, karena mewakili hati nurani saya juga," jelas Mahfud.
Semua itu dia sampaikan ketika berdialog dengan para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta dalam rangka menjaga kondusivitas politik, hukum, dam keamanan selama masa pandemi Covid-19. Dalam dialog virtual tersebut, para pimpinan perguruan tinggi dari 820 kampus negeri maupun swasta berkesempatan melakukan tanya jawab dengan pemerintah.
