REPUBLIKA.CO.ID, BATAM — Sebanyak 30 dari 111 pulau terluar NKRI belum mengantongi sertifikat lahan dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Saat ini BPN terus memproses sertifikasi pulau-pulau terluar  NKRI, dan diharapkan selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo habis.

"Ini harus selesai. Sudah lama negara ini batasnya bolong-bolong," kata  Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra di Batam, Kamis (2/9).

Apabila pulau-pulau terluar NKRI sudah tersertifikasi, kata Surya, maka itu menjadi bagian penegasan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. "Maka dari itu jadi bagian penegasan wilayah yang harus kita negosiasikan dengan negara seberang," kata dia. Dengan sertifikasi pulau-pulau terluar NKRI, maka wilayah teritori menjadi lebih tegas.

Sementara itu, dari 22 pulau terluar NKRI yang berada di wilayah Kepri, 21 di antaranya sudah tersertifikasi. Satu lainya yang belum mengantongi sertifikat yaitu Pulau Sentut di Kabupaten Bintan.

"Yang satu itu belum karena masuk dalam kawasan hutan. Kita harus menjelaskan, mengkomunikasikan dengan KLHK untuk bisa diberikan sertifikat," kata dia. Pemerintah sebenarnya sudah siap, dan tinggal mengukur bersama KLHK.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan Pemprov Kepri telah memberikan banyak dukungan dalam penerbitan sertifikat lahan di pulau ierluar NKRI. "Kalau kita tidak pakai kapalnya Ibu Wagub, enggak akan sampai, karena aksesnya sulit. Kami bekerja sama dengan Pemda, kami berkolaborasi," kata dia.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina menyatakan pihaknya terus mendukung berbagai upaya sertifikasi lahan, termasuk untuk pulau-pulau terluar NKRI. "Kan demi masyarakat kita juga. Jadi apa pun kami dukung agar semuanya bisa cepat selesai," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika