REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, temuan atau laporan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) lebih banyak terjadi di pilkada. Sebab, hubungan kepala daerah dengan pejabat pemerintah daerah sangat dekat sehingga dapat menggerakkan para ASN untuk kepentingan politiknya.

"Politisasi ASN atau netralitas ASN itu paling banyak bukan di pemilu, tapi paling banyak di pilkada," ujar Bagja dalam webinar pada Selasa (21/9).

Dia menuturkan, pelanggaran netralitas ASN terus meningkat di setiap penyelenggaraan pilkada, termasuk Pilkada 2020. Makin banyak daerah yang menggelar pilkada, makin banyak pula laporan atau temuan pelanggaran netralitas ASN.

Pelanggaran netralitas ASN berpotensi marak terjadi di Pilkada 2024. Kegiatan pilkada serentak akan diselenggarakan di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi. "Ada orang-orang yang sudah memulai kampanye itu sebelum masa kampanye dimulai. Biasanya digunakan lah teman-teman ASN sebagai permulaannya," kata Bagja.