Macron: PM Australia Scott Morrison Telah Berbohong

REPUBLIKA.CO.ID, ROMA -- Presiden Prancis Emmanuel Macron menilai Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah berbohong kepadanya atas pembatalan kontrak pembangunan kapal selam pada September lalu. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua negara harus berupaya lebih keras untuk membangun kembali kepercayaan.

Macron dan Morrison bertemu untuk pertama kalinya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kelompok 20 (G20) di Roma, sejak sejak Australia membatalkan kesepakatan pembuatan kapal selam bernilai multi-miliar dolar dengan Prancis.

Pada 15 September, AS, Inggris, dan Australia mengumumkan aliansi keamanan Indo-Pasifik baru yang disebut Aukus. AS dan Inggris akan melengkapi Australia dengan kapal selam bertenaga nuklir. Hal ini secara luas dipandang sebagai langkah untuk melawan pengaruh China yang berkembang di kawasan Indo-Pasifik.

Australia kemudian membatalkan kontrak multi-miliar dolar dengan Prancis untuk membangun 12 kapal selam diesel-listrik konvensional. Kontrak tersebut dibuat pada 2016. Pengumuman pembatalan itu membuat Paris marah dan menuduh Washington bermuka dua. Paris juga menuding Canberra telah berkhianat, dan menyatakan bahwa ada krisis kepercayaan di jantung aliansi Barat.

"Saya tidak berpikir, saya tahu," kata Macron menanggapi pertanyaan apakah dia mengira Morrison telah berbohong kepadanya.

“Saya sangat menghormati negara Anda. Saya memiliki banyak rasa hormat dan banyak persahabatan untuk orang-orang Anda. Ketika kami memiliki rasa hormat, Anda harus jujur dan Anda harus berperilaku sejalan, dan konsisten, dengan nilai ini," ujar Macron kepada sekelompok wartawan Australia yang meliput KTT G20 di Roma, pada Ahad (31/10).

Morrison membantah bahwa dia telah berbohong kepada Macron. Morrison sebelumnya telah menjelaskan kepada Macron bahwa kapal selam konvensional tidak memenuhi kebutuhan Australia.

Pada Senin (1/11), Wakil Perdana Menteri Australia Barnaby Joyce mendesak agar Prancis memiliki perspektif dalam melihat masalah pembatalan kontrak tersebut.

“Kami tidak mencuri sebuah pulau, kami tidak merusak Menara Eiffel. Ini adalah sebuah kontrak. Kontrak memiliki syarat dan ketentuan, dan salah satu syarat dan ketentuan dan proposisi itu adalah Anda mungkin dapat keluar dari kontrak," kata Joyce.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne bertemu dengan duta besar Prancis untuk Canberra. Payne mengatakan pertemuan selama satu jam, dan fokus pada upaya untuk memperbaiki hubungan. Pada Jumat (29/10) Presiden AS Joe Biden mengatakan, dia mengira Prancis telah menerima pemberitahuan tentang pembatalan kontrak kapal selam, sebelum pakta Aukus diumumkan.