Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, telah menerima informasi tentang diagnosis epilepsi sopir bus TransJakarta yang terlibat kecelakaan maut. Dia tak menyangkal, temuan dari pihak kepolisian.
"Tentu temuan dari polisi menjadi penting untuk menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi dari Transjakarta," kata Riza saat ditemui Rabu (3/11) petang di Balai Kota DKI.
Dia melanjutkan, perlu ada satu regulasi ke depannya yang bisa memastikan kesehatan dan keselamatan. Utamanya, bagi pengemudi TransJakarta dan para penumpang di dalamnya.
Menurut Riza, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap PT Transjakarta dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali. Meskipun, dia memaklumi kesulitan sopir Transjakarta karena jalur yang berbeda dengan kendaraan lain.
"Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk seleksi atau rekrutmen ke depan agar sopir-sopir busway harus diperhatikan," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Operasional PT Transjakarta, Prasetia Budi, mengatakan, pihaknya langsung melakukan evaluasi mendalam. Termasuk, evaluasi ke pihak mitra operator bus Bianglala Metropolitan (BMP) selaku pemilik dan operator dua bus Transjakarta terkait.
Langkah itu, dikatakan dia, merupakan tindak lanjut Transjakarta sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dia mengklaim, akan memperketat kegiatan evaluasi dan pembinaan pada operator.
Baca juga : Satgas Waspada Investasi Tutup 116 Pinjol Ilegal
“Hal ini sebagai salah satu langkah dan upaya yang kami lakukan, sesuai arahan pak Gubernur untuk meminimalisir kejadian seperti ini tidak terulang kembali ke depannya,” ujar Prasetia di Jakarta, Selasa (26/10).
Dia menambahkan, manajemen Transjakarta akan terus meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan selama bus beroperasi dan melayani pelanggan. Upaya itu, kata dia, dimulai dengan pembekalan operator ataupun pramudi saat melayani penumpang.
“Kami berharap, para operator bisa menerapkan apa yang sudah didapatkan dalam setiap arahan dengan baik dan semaksimal mungkin saat berada di lapangan,” katanya.
Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Abdul Aziz, menyatakan, pihaknya telah melakukan pemanggilan terhadap pihak pengelola TransJakarta dan Dishub DKI Jakarta. Menurut dia, pihaknya telah merekomendasikan penyediaan klinik di setiap depo yang ada.
"Harus ada klinik yang mengecek minimal, apa ngantuk atau nggak, ada dokter yang mengontrol. Jadi kesiapan sebelum mengoperasionalkan," jelas dia saat dihubungi awak media, Rabu (27/10).
