REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah mengandalkan kepatuhan masyarakat dalam mencegah peningkatan kasus Covid-19 selama libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Pemerintah akan melakukan penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas berdasarkan data kasus dan kondisi di lapangan.
Juru Bicara Pemerintah Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pemerintah akan tetap mendukung kegiatan masyarakat selama dilakukan secara terkendali. “Penyesuaian pengaturan aktivitas masyarakat serta mobilitas yang diatur menyesuaikan data kasus dan kondisi real di lapangan,” ujar Wiku saat konferensi pers, Selasa (16/11).
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta seluruh masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penularan Covid-19 menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, lonjakan kasus terjadi akibat pergerakan masyarakat yang tinggi di beberapa waktu, salah satunya akhir tahun.
Masyarakat harus tetap waspada karena berbagai negara mulai mengalami lonjakan kasus Covid-19. Selain itu, varian baru Covid-19, Delta AY.4.2 juga sudah masuk ke Malaysia dan Singapura.
"Karena itu, ini harus diwaspadai, salah satunya penerapan prokes dan melakukan vaksinasi secara masif, ini bagian daripada upaya pengendalian kita," katanya.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan kasus positif Covid-19 serendah mungkin dengan penurunan kasus yang konsisten. “Upaya ini akan efektif jika masyarakat patuh, taat dan disiplin terapkan protokol kesehatan termasuk mengurangi mobilitas (saat libur Nataru) dan berpartisipasi dalam vaksinasi Covid-19,” kata dia.
Nadia mengungkapkan, upaya-upaya penanggulangan pandemi di Indonesia dikelompokkan ke dalam lima pilar utama. Pertama, deteksi yang dilakukan melalui penguatan pemeriksaan, penelusuran, dan karantina/isolasi.
Kedua, manajemen klinis yang dilakukan tatalaksana kasus sesuai perkembangan ilmu pengetahuan termasuk potensi obat baru dan persiapan kapasitas rumah sakit dan fasyankes lain. Ketiga, perubahan perilaku dilakukan melalui penguatan protokol kesehatan berbasis teknologi informasi PeduliLindungi.
Keempat, peningkatan cakupan vaksinasi dan kelima penguatan sistem kesehatan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan esensial dan memenuhi standar protokol kesehatan. “Situasi (pandemi) yang sudah membaik ini harus kita pertahankan. Laju kasus harus terus kita tekan,\" ujar Nadia.
Baca Juga:
- Pakar Ungkap Kemiripan Kasus Covid-19 India-Indonesia
- Singapura Terbuka untuk 19 Negara Kasus Covid-19 Rendah
- 600 Dokter Mesir Meninggal karena Covid-19
Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman menyarankan pemerintah melarang kerumunan pada saat sebelum dan sesudah libur panjang natal dan tahun baru (Nataru). Larangan akan memastikan masyarakat turut berupaya membangun kesadaran terkait faktor risiko terhadap dirinya masing-masing.
“Karena kita tidak bisa menjamin, nanti wilayah yang PPKM level 1 kan tidak dilarang, nanti orang pada ke sana (seperti Jakarta). Nanti petak umpet kayak lebaran,” kata dia.
Ia mengatakan, pemerintah harus mengambil langkah serius untuk mengantisipasi masyarakat yang mulai teledor dengan protokol kesehatan. Ia mengingatkan, angkah pencegahan lebih baik daripada sebaran kasus secara masif terlanjur terjadi. "Bicara terkait peningkatan sebaiknya disikapi serius daripada meledak,” kata dia.
Pemerintah daerah juga menggemakan imbauan pemerintah pusat. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Pemprov DKI mendukung penuh keputusan Pemerintah Pusat soal pembatalan cuti bersama saat libur Natal dan Tahun Baru.
Ia mengimbau warga DKI bisa mengendalikan diri dengan tetap berada di rumah selama libur Natal-Tahun Baru. Ia mengingatkan, status PPKM level 1 bukan berarti Covid-19 sudah selesai.
Dia mengatakan, berbagai hiburan memang telah dibuka, termasuk persiapan untuk konser musik, hingga karaoke. “Yang lain-lain yang dapat menimbulkan kerumunan itu mohon kita perhatikan lagi. Kita evaluasi bersama lagi,” katanya.
Selain dari sisi masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta jajarannya meningkatkan kewaspadaan terkait kemungkinan pulangnya para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke wilayah setempat melalui pintu-pintu non penerbangan internasional. Menurutnya, peningkatan kewaspadaan perlu dilakukan menyambut libur natal dan tahun baru (Nataru) untuk menghindari gelombang ketiga Covid-19.
Khofifah pun meminta Kapolda Jatim dan Pangdam V/ Brawijaya membantu koordinasi dengan pemda tempat transit atau wilayah perlintasan antarprovinsi. Khofifah mengingatkan, kedatangan para PMI dapat melalui pelayaran dilanjutkan penerbangan domestik, terlebih ketika penerbangan internasional melalui Bandara Internasional Juanda masih ditutup.
Khofifah juga meminta kabupaten/ kota untuk segera menyiapkan operasi yustisi secara acak. Operasi ini juga perlu digencarkan sebagai kesiapsiagaan menjelang Nataru. "Kondisi antisipatif ini menjadi format untuk bersiap mengantisipasi natal dan tahun baru," kata Khofifah.
Dari Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran akan mengikuti arahan pemerintah pusat untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 pada momen Natal dan tahun baru (Nataru). Sebab, momen tahun baru di Kabupaten Pangandaran biasanya selalu dipadati wisatawan.
Ketua Harian Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kabupaten Pangandaran Suheryana mengatakan, Pemkab Pangandaran tetap akan memfasilitasi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pangandaran. Sebab, sektor pariwisata merupakan salah satu tumpuan ekonomi masyarakat di Kabupaten Pangandaran.
Menurut Suheryana, hingga saat ini kasus Covid-19 di Kabupaten Pangandaran sudah sangat terkendali. Ia menyebut, sejak sebulan terakhir sudah tak ada lagi kasus Covid-19 aktif.
Pemkab Pangandaran juga terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Saat ini, pihaknya fokus melaksanakan vaksinasi dosis kedua agar cakupannya dapat mencapai 70 persen.
"Saat ini cakupan vaksinasi untuk dosis pertama sudah 76 persen. Sementara dosis kedua 51 persen," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika