REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan, pemerintah terus melakukan dialog dan mengatasi berbagai permasalahan yang ada di Papua melalui pendekatan kesejahteraan. Ia menyebut, upaya itu dilakukan sesuai dengan amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Hal tersebut Mahfud sampaikan usai menerima kunjungan dari Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral TNI Dudung Abdurachman, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, dan Pangdam XVIII/Kasuari, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Pertemuan itu berlangsung di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/12).
“Pendekatan yang akan dipergunakan itu, adalah pendekatan kesejahteraan, dimana sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, baik itu aparat, personal, maupun keuangan, akan difokuskan dalam upaya membangun kesejahteraan dalam suatu kerja yang kolaboratif, komprehensif, sesuai dengan Inpres,” kata Mahfud usai bertemu dengan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Selasa (7/12).
Selain melakukan pendekatan kesejahteraan, Mahfud menjelaskan, pemerintah juga terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua. Sebab, ia kembali menegaskan bahwa Papua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sama seperti wilayah di Indonesia lainnya.
“Ada yang mengatakan kita harus dialog dengan rakyat Papua, kita akan terus meneruskan melakukan dialog, karena selama ini juga seperti masyarakat tahu, kita terus lakukan berdialog," ujarnya.
"Saya mengundang mereka ke sini, berdialog dengan kepala adat, akademisi, pimpinan keagamaan, pimpinan organisasi kepemudaan, kita akan terus mengutamakan dialog dalam rangka membangun Papua,“ tambah Mahfud.
Ia mengungkapkan, saat ini aparat keamanan pun telah mengidentifikasi wilayah-wilayah tertentu di Papua yang belum kondusif. Dimana, kata dia, masih ditemukan adanya Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB.
“Kita sudah mapping (memetakan) daerah yang agak panas. Yang agak panas kan daerah tertentu saja dan orangnya itu-itu saja, jangan terlalu banyak buang energi ke situ," tegas mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.
"Oleh sebab itu, kita membina Papua sebagai saudara kita. Papua itu saudara kita, bukan KKB. Papua itu saudara kita, sama dengan Jawa, Sumatra, Bugis, Aceh. Papua kita perlakukan sama sebagai bagian dari NKRI,” imbuh dia.
Sementara itu, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menyatakan siap mendukung program pemerintah. Dia menyebut, pihaknya memberi dukungan dengan menyiapkan personel-personel yang akan melaksanakan tugas operasi.
Ia menjelaskan, KSAD menitikberatkan tugas dalam pembinaan. Sedangkan untuk operasional, lanjut Dudung, berada dalam arahan Panglima TNI. “Kami sudah mendapat arahan dari Pak Menko, kami akan mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Presiden," kata dia.
"Ini ditindaklanjuti oleh Panglima TNI bahwa di Papua pendekatannya adalah pendekatan kemanusiaan, yaitu melakukan operasi teritorial yang di dalamnya adalah pembinaan-pembinaan kepada masyarakat, sehingga kami jajaran angkatan darat mendukung penuh dan akan menyiapkan jajaran kami dalam rangka program tersebut,” tutur Dudung.
Ikuti Whatsapp Channel Republika