REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, sempat melontarkan usulan opsi dana talangan kepada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), agar Biskita Transpakuan tetap beroperasi meski ada evaluasi dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait angkutan massal Buy The Service (BTS). Namun, BPTJ sendiri masih akan fokus pada proses evaluasi, alih-alih berbicara kaitan dana talangan.

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo. Meski dia mempersilahkan jika Pemkot Bogor ingin menggunakan opsi dana talangan, hal itu katanya perlu dibicarakan terlebih dahulu.

“Tapi kalau dari sisi kami, sejauh ini belum ada alternatif lain. Tapi kita masih berusaha memaksimalkan agar yang namanya evaluasi ini cepat selesai. Jadi dari pemerintah pusat sepeti itu,” kata Budi, Selasa (4/1).

Lebih lanjut, Budi mengatakan, sama halnya dengan ketika Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memiliki opsi lain agar Biskita Transpakuan bisa tetap beroperasi. Hanya saja, ia mengaku BPTJ belum dapat menjawab bisa atau tidaknya.

Di samping itu, ia menegaskan, usai evaluasi angkutan massal BTS dilakukan Kemenhub, akan ada pertemuan antara BPTJ dengan Pemkot Bogor dan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT), selaku operator Biskita Transpakuan.

“Pasti tentu seperti itu (ada pertemuan). Jadi target kami dari pemerintah pusat adalah bagaimana bisa menyelesaikan evaluasi dulu,” kata Budi.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, tidak memiliki opsi untuk memberikan bus gratis lain selama Biskita Transpakuan berhenti beroperasi. Hanya saja, dia akan mengusahakan opsi dana talangan kepada BPTJ.

“Kalau dari BPTJ ada lampu hijau, maka mungkin beberapa hari lagi Biskita Transpakuan kembali akan mengaspal dalam waktu dekat,” ujar Bima Arya.

Ia menyebutkan berdasarkan hasil evaluasi bersama BPTJ, PDJT, dan dinas terkait, dalam sehari penumpang Biskita Transpakuan rata-rata mencapai 11.600 orang. Maka belasan ribu penumpang yang biasanya diangkut oleh 49 unit bus ini, tidak bisa terangkut selama masa jeda operasional ini.

Kendati demikian, dia menegaskan, pemberhentian sementara Biskita Transpakuan tidak akan mengganggu target jangka panjang yang sudah ditentukan oleh Pemkot Bogor.

“Jadi masalah utama adalah di jeda waktu layanan akan terganggu. Ini yang kami sesalkan,” ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika