REPUBLIKA.CO.ID, NUR SULTAN -- Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev memerintahkan militer dan layanan penegakan hukum menggunakan kekuatan mematikan terhadap apa yang dia sebut sebagai "teroris", Jumat (7/1/2022). Militer diizinkan untuk melepaskan tembakan tanpa peringatan kepada mereka.
Seperti dilansir laman Sputnik, Jumat, Tokayev mengatakan, setidaknya 20 ribu pria bersenjata menyerang kota terbesar, Almaty. Menurutnya, perusuh bersenjata dilatih dan dikoordinasikan terpusat.
"Teroris akan dimusnahkan jika mereka menolak untuk menyerah," katanya. Tokayev juga berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas tanggapan cepat dari seruannya mengenai pasukan penjaga perdamaian.
Dia juga menekankan bahwa aliansi militer pimpinan Rusia, Collective Security Treaty Organization (CSTO) hanya akan berada di negara itu untuk waktu yang singkat. Kazakhstan mengalami peningkatan aksi protes yang dimulai pada Ahad (2/1/2022).
Rakyat Kazakhstan melakukan aksi demonstrasi terkait kenaikan harga bahan bakar gas cair sebesar dua kali lipat. Aksi protes kemudian menyebar ke Almaty dan ibu kota Nur-Sultan.
Pasukan keamanan Kazakhstan mengatakan sebelumnya bahwa puluhan pengunjuk rasa tewas ketika mereka berusaha untuk mengambil alih gedung-gedung pemerintah di Almaty, kota metropolitan terbesar di Kazakhstan. Situasi dilaporkan terkendali di kota-kota Shymkent dekat perbatasan dengan Uzbekistan dan Aktau yang terletak di pantai timur Laut Kaspia.
Pada 4 Januari 2022, Tokayev menerbitkan dekrit keadan darurat dari Rabu (5/1/2022) hingga 19 Januari 2022 menyusul aksi yang berujung rusuh hingga menimbulkan korban jiwa. Pemerintahnya juga memberlakukan jam malam setiap hari dari pukul 23.00 hingga pukul 07.00.
Tokayev juga menerima pengunduran diri Perdana Menteri dari kabinetnya dan menunjuk deputi satu PM menjadi PM interim sampai terbentuknya kabinet baru.
Baca: Sebut Rusia Agresor, Inggris Siapkan Sanksi Jika Serang Ukraina
OKI Desak Penghentian Kekerasan
Pada Kamis (6/1/2022), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyerukan penghentian kekerasan di Kazakhstan. Badan tertinggi Muslim itu dalam sebuah pernyataan tertulis menyatakan keprihatinan mendalam atas perkembangan yang terjadi di negara Asia Tengah dan kesedihan atas tindakan kekerasan yang telah menyebabkan puluhan kematian dan kerusakan properti publik.
Baca: Efek Tsunami Covid-19 Varian Omicron Menyapu Eropa
"Menyerukan kepada orang-orang Kazakh untuk menahan diri dan untuk mengakhiri tindakan kekerasan, OKI menegaskan solidaritasnya dengan pemerintah Kazakh dalam menjaga perdamaian, keamanan dan stabilitas," kata OKI seperti dilansir laman Yeni Safak, Jumat (7/1/2022).
Baca: Lebih dari 4.000 Anak Dirawat di Rumah Sakit AS karena Terpapar Covid-19
Ikuti Whatsapp Channel Republika