REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi III DPR RI menerima kedatangan perwakilan masyarakat Kalimantan 'Aliansi Borneo Bersatu'. Dalam pertemuan tersebut, Aliansi Borneo Bersatu menyampaikan pernyataan sikap atas ucapan yang disampaikan Edy Mulyadi di kanal Youtube miliknya yang dinilai menyinggung perasaan masyarakat Kalimantan.
"Dengan ini menyatakan sikap, satu, mengecam pernyataan Edy Mulyadi Cs yang diunggah yang bersangkutan di medsos pada Selasa 18 Januari 2022 dengan konten yang berisikan penghinaan dan pelecehan terhadap pulau Kalimantan dengan mengatakan Kalimantan adalah tempat pembuangan anak jin, dan hanya monyet yang mau tinggal disana yang melukai hati masyarakat Kalimantan secara umum," kata Ketua Aliansi Borneo Bersatu Cucun H Umar, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, (27/1).
Selain itu, Aliansi Borneo Bersatu juga mengecam penghinaan terhadap Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto yang disampaikan Edy Mulyadi. Diketahui Edy menyebut Menhan sebagai macan yang mengeong.
"Mendukung langkah aparat dalam hal ini kapolri untuk melakukan langkah-langkah hukum terhadap Edy Mulyadi Cs," ujarnya.
Aliansi Borneo Bersatu juga mendesak dilaksanakannya sidang adat dayak terhadap Edy Mulyadi Cs. Selain itu, mereka juga mendorong agar pembangunan Ibu Kota Negara melibatkan putra putri asli Dayak.
"Dalam rangka implementasi IKN dalam proses pelaksanaannya wajib libatkan kelembagaan adat dayak maupun putera puteri asli Dayak dalam mengawal terbentuknya IKN," tuturnya.
Dalam audiensi tersebut Anggota Komisi III DPR Irjen Pol (Purn) Safaruddin mendukung agar kepolisian menindak tegas Edy Mulyadi. Dirinya mengatakan Komisi III DPR akan meneruskan aspirasi audiensi hari ini ke kepolisian.
"Ini kan negara hukum karena kalau tidak apa tidak apa, tidak diteruskan secara hukum kan nanti mereka bertindak sendiri sendiri lebih kacau lagi," ujar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika