REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH— Perdana Menteri (PM) Mohammad Shtayyeh menyebut pemerintah Israel akan jadi pihak yang bertanggung jawab penuh jika konflik meletus daerah yang diduduki. Terutama karena berbagai kebijakannya yang diterapkan di wilayah Yerusalem yang diduduki. 

“Orang-orang kami yang mempertahankan rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah, Jabal al-Mukabber dan Silwan (di Yerusalem Timur yang diduduki) menjadi sasaran kebijakan dan praktik terburuk penganiayaan, diskriminasi, dan pembersihan etnis dengan tujuan mengusir mereka dari rumah mereka. Semua untuk menggantikan mereka dengan pemukim,” kata PM Shtayyeh pada awal rapat kabinet pekanan yang diadakan di Ramallah dilansir dari Wafa News, Senin (21/2/2022).  

"Kami memperingatkan pemerintah pendudukan agar tidak melanjutkan kebijakannya dan kami menganggapnya bertanggung jawab penuh jika situasinya meledak," katanya.  

Dia menekankan bahwa rakyat Palestina di Yerusalem dan di mana pun tidak akan menyerah pada kebijakan ini. Palestina disebutnya akan melawan mereka dengan segala kekuatan dan tekad. 

Perdana Menteri mengatakan penolakan pemerintah Israel untuk bekerja sama dengan Komisi Penyelidikan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelidiki kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan terhadap rakyat Palestina dan untuk mencegah anggota komisi mencapai Palestina.  

Dia juga membuktikan perilaku Israel di atas  hukum internasional dan hak orang untuk merdeka dan maju.  Dunia juga disebutnya harus menganggap Israel sebagai negara apartheid dan penjahat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika