REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau Vera Virgianti mengatakan selama lima tahun terakhir tercatat sebanyak Rp 850 miliar dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) di Riau.
"Dari dana Rp 850 miliar untuk program PSR selama lima tahun berjalan sudah mencapai 31.319 hektare atau sekitar 12,9 persen dari capaian nasional. Kegiatan ini melibatkan 11 kelembagaan petani yang terdiri atas 12.894 pekebun," kata Vera Virgianti, di Pekanbaru, Senin (7/3/2022).
Dia mengatakan, khusus di Provinsi Riau, capaian PSR tersebar di Kabupaten Pelalawan menjadi daerah dengan capaian PSR tertinggi yakni tercatat 6.669 hektar dan menyerap dana BPDPKS sebesar Rp 187 miliar dengan melibatkan 2.776 pekebun. Berikutnya di Kabupaten Kampar menyebutkan, tercatat seluas 6.374 hektar, dengan menyerap dana Rp168 miliar dan melibatkan 1.997 pekebun.
Di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 6.019 hektare, menyerap dana BPDPKS sebesar Rp 106 miliar dan melibatkan 2.516 pekebun."Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan salah satu Program Strategis Nasional sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan produktivitas tanaman perkebunan kelapa sawit, dengan menjaga luaslahan, agar perkebunan kelapa sawit dapat dimanfaatkan secara optimal," katanya.
Dia menyebutkan, PSR di Rokan Hulu, mencapai seluas 4.249 hektar, dengan menyerap dana Rp 107 miliar dan melibatkan 1.722 pekebun. Di Kabupaten Siak, capaian PSR seluas 3.701 hektar, menyerap dana Rp 101 miliar dan melibatkan 1.520 pekebun," katanya.
Selanjutnya Kabupaten Indragiri Hulu, capaian PSR-nya tercatat seluas 2.295 hektar, dengan menyerap dana Rp 68 miliar dan melibatkan 952 pekebun. Rokan Hilir dengan capaian PSR 1.199 hektar, dengan menyerap dana Rp 31 miliar dan melibatkan 516 pekebun.
Di Bengkalis, capaian PSR nya seluas 410 hektar dengan dana terserap Rp11 miliar dengan melibatkan 146 pekebun."Dan capaian terendah adalah Kota Dumai dan Kabupaten Indragiri Hilir. PSR Dumai tercatat seluas 243 hektar, menyerap dana Rp 7 miliar dan melibatkan 132 pekebun. Sedangkan Indragiri Hilir baru 155,14 hektar dengan menyerap dana Rp 4 miliar dan melibatkan 82 orang pekebun," katanya.