REPUBLIKA.CO.ID, KATALONIA -- Mahkamah Agung Spanyol mendukung keputusan Twitter menonaktifkan sementara akun partai Vox karena pidato kebencian, Selasa (7/3/2022). Anadolu News Agency, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Rabu (8/2/2022), melaporkan selama kampanye pemilihan partai sayap kanan di Katalonia pada awal 2021, Twitter memutuskan membatasi aktivitas partai sayap kanan itu agar tidak men-tweet selama delapan hari.
Vox merilis angka yang salah dalam salah satu tweet "Hentikan Islamisasi". Unggahan itu mengklaim imigran Muslim hanya berjumlah 0,2 persen dari populasi Katalonia, tetapi bertanggung jawab atas 93 persen kejahatan.
Vox memutuskan menuntut Twitter setelah akun partai tersebut dinonaktifkan karena mempromosikan kebencian terhadap Muslim. “Para miliarder teknologi tidak ingin orang-orang menyadari implikasi dari invasi migrasi yang mereka dan beberapa pemerintah promosikan,” ucap pemimpin Vox Santiago Abascal.
Dia menyebut tindakan Twitter sebagai penyensoran. Mahkamah Agung kini telah membatalkan gugatan Vox, lebih dari setahun kemudian. Alasan utama yang digunakan oleh pengadilan untuk mendukung keputusan Twitter adalah ketika Vox membuat akun, mereka menyetujui peraturan platform tersebut.
Vox juga dilarang men-tweet pada 2020 setelah Partai Sosialis yang berkuasa dituduh mempromosikan paedofilia dengan dana publik. Semua penangguhan itu sangat sementara dan Vox masih mendapatkan daya tarik di media sosial dan dalam survei.
Menurut pengumpulan suara yang dirilis oleh harian Spanyol El Pais pada Senin, Vox adalah satu-satunya partai besar yang mendapatkan popularitas sejak pemilihan nasional Spanyol pada 2019. Vox adalah partai paling populer ketiga di Spanyol dengan 19,2 persen suara dari pemungutan suara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika