REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah telah menyusun kerangan ekonomi makro untuk tahun depan. Ia memastikan, defisit APBN 2023 akan berada pada kisaran Rp 562,6 triliun hingga Rp 596,7 triliun atau 2,81 persen hingga 2,95 persen dari PDB. 

Hal ini disampaikan Menkeu usai rapat terbatas rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Kantor Presiden, Kamis (14/4/2022).

"Ini artinya kita akan melaksanakan Undang-Undang 2 tahun 2020 di mana defisit APBN tahun 2023 akan kembali di bawah 3 persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," jelas Sri Mulyani dalam keterangannya yang disiarkan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Menkeu juga menyampaikan, pendapatan negara pada tahun depan diperkirakan mencapai 11,28 persen hingga 11,76 persen dari PDB atau kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun. Sedangkan belanja negara pada tahun depan didesain pada kisaran 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB. Artinya, kata dia, belanja negara pada kisaran antara Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun.

"Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pusat yaitu antara Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun dan transfer ke daerah yang akan berkisar antara Rp 800 hingga Rp 826 triliun," jelasnya.

Menurut Sri Mulyani, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan dalam mendesain APBN tahun depan, yakni kenaikan inflasi dan juga pengetatan moneter. Karena itu, dari sisi utang yang akan dikelola juga akan mengalami tekanan dari sisi jumlah bunga utang maupun cicilan yang harus dibayar.

"Ini yang harus kita pertimbangkan sebagai bagian untuk mendesain APBN 2023 kembali menuju pada defisit di bawah 3 persen, yaitu agar jumlah kebutuhan untuk menerbitkan surat utang bisa diturunkan secara bertahap, namun tetap berhati-hati," kata Sri Mulyani.

Kebijakan fiskal 2023 pun akan difokuskan untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Jokowi. Yakni pembangunan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Selain itu, dari sisi fiskal, pemerintah akan melakukan reformasi di bidang pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan.

"Karena itu, untuk APBN tahun 2023, kita masih akan terus mengkalibrasikan dan mempertajam pada perhitungan untuk belanja baik pusat maupun transfer ke daerah dan juga estimasi penerimaan negara," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika