REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali heran dengan pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar soal usulan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Apalagi, ketika ia menyeret nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Itu sudah ngawur itu, ya, saya pikir begini urusan pemilu ini kan sudah diatur secara konstitusi. Terus kemudian lima tahun sekali memilih presiden dan presiden dua kali dipilih, itu faktor utama dulu yang tidak bisa diapa-apakan lagi," ujar Ali saat dihubungi, Selasa (19/4/2022).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah berulang kali menyatakan bahwa dirinya taat pada konstitusi. Jokowi juga sudah memperingatkan para menterinya untuk tidak lagi membicarakan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Presiden secara tegas bahwa dia karena sudah beberapa kali disampaikan secara tegas hari-hari ini dia tidak mau lagi untuk bicara tentang pemilu dengan menunjukkan melalui tindakan dengan memimpin rakor untuk pelaksanaan pemilu," ujar Ali.
Menurutnya, tak pantas jika Muhaimin ikut menyeret nama Ma'ruf Amin dalam pusaran wacanan penundaan Pemilu 2024. Apalagi jika pandemi Covid-19 dijadikan alasan bahwa kinerja pemerintahan kuran optimal selama dua tahun ini.
"Presiden yang secara tersirat menyampaikan tidak ada penundaan Pemilu, sehingga stop lah membicarakan tentang hal itu karena akan merugikan bangsa," ujar Ali.
Sebelumnya, Muhaimin atau akrab disapa Cak Imin mengatakan usulan tunda Pemilu 2024 digaungkan demi menyelamatkan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Kelakar tersebut disampaikan saat memperingati puncak Hari Lahir ke-62 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4/2022).
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti di akhirat ditanya, kurang ini, kurang itu. Mesti alasannya dua tahun pandemi tidak bisa apa-apa," ujar Muhaimin.
"Rakyat bilang pemerintah kurang ini kurang itu, dua tahun stuck loh, enggak ngapa-ngapain. Anggaran DPR habis buat pandemi, IKN belum tergarap sama sekali," sambungnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika