Orang Palestina dari luar negeri yang ingin berkunjung ke Tepi Barat harus mencantumkan nama dan nomor identitas anggota keluarga dan mengatakan apakah memiliki atau mewarisi properti di Tepi Barat. Banyak yang khawatir informasi ini digunakan Israel untuk mengambil tanah mereka.
"Ini seperti memberitahu keluarga atau teman bahwa anda ingin berkunjung ke, anda dapat memberi informasi yang membuka jalan bagi Israel untuk mencuri properti anda," kata pengacara dari organisasi hak asasi manusia Al-Haq Ahmed Abofoul.
Kebijakan baru juga akan membatasi jumlah profesor tamu dari satu per 100 mahasiswa menjadi 1 per 150 mahasiswa. Dosen tamu harus menyakinkan militer Israel akan "berkontribusi signifikan pada pembelajaran akademik, di bidang ekonomi atau kerja sama dan perdamaian di kawasan".
Pada 2020 sebanyak 360 mahasiswa dan pengajar dari Eropa mendapat hibah untuk belajar dan mengajar di Tepi Barat melalui program pertukaran Erasmus+ Uni Eropa. Lebih dari 1.800 warga Israel belajar di Eropa dengan program serupa pada tahun ini. Perwakilan Uni Eropa di Yerusalem menolak memberikan komentar mengenai prosedur baru.
Cogat mengatakan kuota berlaku pada pengajar dan mahasiswa yang ingin menambah satu semester lagi dan akan "evaluasi ulang dari waktu ke waktu." Hampir semua warga asing termasuk di sektor swasta akan dipaksa pergi setelah 27 bulan dan kemudian menunggu selama sembilan bulan lagi sebelum dapat mengajukan permohonan untuk dapat masuk lagi.
Universitas Birzeit mengatakan kebijakan ini mengepung universitas-universitas Palestina dan melepas keputusan akademik dasar mereka. Universitas Birzeit merupakan institusi pendidikan tinggi utama di Tepi Barat.
Peraturan ini tidak berlaku bagi institusi-institusi Israel termasuk Universitas Ariel. Lembaga yang dibangun di pemukiman Israel di Tepi Barat.
Bagi ratusan orang asing yang menikah dengan warga Palestina dan membangun keluarga di Tepi Barat mengatakan kebijakan ini semakin mempersulit hidup mereka. Sebab mereka dapat dipisahkan kapan saja.
Israel yang mengendalikan pencatatan populasi jarang mengizinkan residensi yang diajukan melalui Otoritas Palestina yang kekuasaan terbatas di Tepi Barat.
