REPUBLIKA.CO.ID, KOLOMBO— Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat pada Jumat (6/5/2022) waktu setempat. Ini terjadi setelah satu hari pemogokan anti-pemerintah dan protes atas krisis ekonomi yang memburuk.
"Tindakan ini segera berlaku efektif dan diambil untuk kepentingan keamanan publik," kata pemberitahuan pemerintah, Jumat waktu setempat. Rajapaksa sebelumnya mengumumkan keadaan darurat pada 1 April tetapi membatalkannya setelah lima hari.
Rincian peraturan darurat terbaru belum diumumkan. Namun undang-undang darurat sebelumnya telah memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada presiden untuk mengerahkan militer, menahan orang tanpa tuduhan dan membubarkan protes. Perintahnya harus disetujui oleh parlemen dalam waktu 30 hari.
Status darurat langsung mendapat kecaman dari pemimpin oposisi Sajith Premadasa dan dari duta besar Kanada. Menyerukan Rajapaksa untuk mengundurkan diri, Premadasa menyatakan keadaan darurat berlawanan dengan mencari solusi untuk krisis.
Duta Besar Kanada untuk Sri Lanka, David McKinnon, mengatakan keputusan itu tidak perlu. "Selama beberapa pekan terakhir, demonstrasi di seluruh Sri Lanka telah sangat melibatkan warga yang menikmati hak mereka untuk kebebasan berekspresi secara damai, dan merupakan penghargaan bagi demokrasi negara itu," katanya.
Polisi menembakkan gas air mata ke puluhan demonstran di luar parlemen. Aksi demo ini merupakan yang terbaru dalam lebih dari sebulan protes anti-pemerintah yang diwarnai kekerasan di tengah kekurangan makanan impor, bahan bakar dan obat-obatan.
Dipukul keras oleh pandemi, kenaikan harga minyak dan pemotongan pajak pemerintah, Sri Lanka hanya memiliki sedikitnya 50 juta dolar AS dalam cadangan devisa yang dapat digunakan.
Ratusan mahasiswa dan pengunjuk rasa lainnya berkumpul pada Jumat di jalan utama menuju parlemen tempat mereka memulai aksi duduk pada Kamis (5/5/2022).
Beberapa di antara mereka menggantung pakaian dalam di barikade sebagai penghinaan terhadap kepemimpinan politik.
"Kami di sini karena kami muak dan bosan dengan politisi yang berbohong kepada kami. Kami ingin presiden dan pemerintah ini pulang,” kata Purnima Muhandiram, seorang profesional periklanan berusia 42 tahun.
Ribuan toko, sekolah, dan bisnis tutup lebih awal pada Jumat karena pekerja sektor publik dan swasta melakukan pemogokan. Mereka menuntut presiden dan pemerintah mundur karena penanganan mereka terhadap krisis keuangan terburuk di pulau itu dalam beberapa dasawarsa.
Para komuter dibiarkan terdampar ketika bus swasta dan operator kereta api bergabung dalam pemogokan. Pekerja kesehatan juga bergabung dalam pemogokan, meskipun layanan darurat tetap beroperasi.
Rajapaksa telah menolak untuk mundur dan berulang kali menyerukan pemerintah persatuan yang dipimpin olehnya. Namun para pemimpin oposisi berencana untuk mengajukan mosi tidak percaya terhadap presiden dan pemerintah pekan depan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika