Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

Tuesday, 6 Zulhijjah 1443 / 05 July 2022

6 Zulhijjah 1443
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Pengamat: Penetapan Penjabat Perlu Pertimbangkan Kapasitas Birokrat

Jumat 27 May 2022 22:19 WIB

Red: Indira Rezkisari

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) mengucapkan selamat kepada lima penjabat gubernur yang didampingi istrinya usai dilantik di Kemendagri, Jakarta, Kamis (12/5/2022).

Foto: ANTARA/Hafidz Mubarak A
Saat ini banyak birokrat yang kapasitas dan kemampuan memimpinnya tidak diragukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar Amril Hans menyatakan penetapan penjabat pemerintah daerah hendaknya mempertimbangkan kapasitas birokrat. Pelayanan publik harus menjadi prioritas bukan sekadar melihat faktor keamanan negara.

"Apabila paradigma menempatkan posisi itu pada pejabat TNI/Polri aktif sebagai pemimpin daerah untuk mengisi posisi kekosongan pemerintahan demi alasan stabilitas negara, berarti ini suatu kemunduran," kata dosen FISIP Unhas tersebut di Makassar, Jumat (27/5/2022).

Baca Juga

Menurut dia, persoalan pemerintahan tidak semata-mata penanganan stabilitas keamanan. Tapi pada hakikatnya adalah pencapaian kesejahteraan masyarakat.

"Kondisi saat ini, sudah banyak birokrat yang tidak diragukan lagi kapasitas dan kemampuannya dalam pemerintahan," katanya.

Inti dari pemerintahan, menurut dia, adalah pelayanan publik sehingga bidang inilah yang perlu menjadi fokus, bukan kekhawatiran ketidakstabilan keamanan. Apalagi, lanjut dia, masyarakat saat ini sudah makin melek dalam melihat situasi dan kondisi yang ada sehingga tidak boleh lagi didikte dengan pendekatan "kekuatan" atau "kekuasaan".

Oleh karena itu, menurut dia, pengambilan keputusan menempatkan posisi TNI/Polri aktif sebagai pemimpin pemerintahan hendaknya dipertimbangkan sematang-matangnya. Agar pengambilan kebijakan ke depan tidak menimbulkan persoalan baru.

Pasalnya, kata Amril, dalam mengatur pemerintahan, masyarakat dan persoalannya juga makin kompleks sehingga membutuhkan kepemimpinan yang dapat mengerti dan memahami persoalan hingga di level paling bawah.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
hide ads show ads
desktop mobile