REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengirimkan Dokumen Deklarasi Rakyat Papua Barat berisi dukungan kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta. Paulus mengatakan, deklarasi dukungan Otsus dan DOB merupakan kesepakatan para bupati, wali kota, Forkopimda, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan masyarakat Papua Barat.
Selain dikirim ke Presiden, deklarasi dukungan juga dikirim ke pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju. "Naskah deklarasi dukungan kebijakan Otsus dan DOB disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua DPD, Menkopolhukam, Mendagri, Menkeu, Menkumham, Menteri PPN/Bappenas, dan Kepala Staf Kepresidenan," kata Waterpauw, Kamis (16/6/2022).
Ia menegaskan, isi deklarasi para pimpinan dan masyarakat dari berbagai latar belakang itu menegaskan kebulatan sikap masyarakat Papua Barat yang menginginkan pemekaran dalam bentuk DOB dan Otsus. "Bersama Forkopimda Provinsi Papua Barat dan para bupati, wali kota se-Provinsi Papua Barat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, buruh, tokoh perempuan, dan tokoh pemuda mewakili seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Papua Barat menyatakan berkomitmen mendukung implementasi kebijakan Otsus di Tanah Papua," isi salah satu butir deklarasi.
DOB dan Otsus diminta dijalankan sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2021 guna percepatan pembangunan kesejahteraan orang asli Papua (OAP) dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebelum dikirim ke Presiden Jokowi, deklarasi dukungan telah dibacakan di hadapan Forum Raker Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua Barat bertempat di Gedung PKK, Arfai, 14 Juni 2022.
Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai, Zakarias Horota membacakan deklarasi setelah didahului penyampaian aspirasi tokoh masyarakat Soleiman Sikirit dan tokoh pemuda Sius Dowansiba. Waterpauw yang merupakan putra asli Papua dan mantan Kapolda Papua Barat menyebut deklarasi dukungan pemekaran dari para bupati dan masyarakat Papua Barat merupakan salah satu hasil pelaksanaan Raker Paripurna Bupati dan Wali Kota se-Papua Barat.
Raker para bupati dan wali kota itu sebagai wadah konsolidasi pemerintahan, kerja sama, dan sinkronisasi program-program di daerah bersama provinsi. "Tujuannya untuk mendukung penyelenggaraan, soliditas pemerintahan, dan otonomi daerah guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan bertanggung jawab," kata dia.
Waterpauw turut membubuhkan tanda tangan pada dokumen deklarasi bersama para bupati, wali kota, dan tokoh masyarakat Papua Barat. Dokumen deklarasi dukungan Otsus dan DOB ditandatangani Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Teluk Wondama Hendrik Syake Mambor, Bupati Manokwari Hermus Indou, Bupati Kaimana Freedy Thie, Wakil Bupati Sorong Selatan Wempi Wely Rengkung, Pj Bupati Tambrauw Engelberthus G Kochu.
Selain itu, Ketua Majelis Rakyat Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren, Rektor Unipa Meky Sagrim, Tokoh Masyarakat Ayamaru Marthen Nauw, Tokoh Masyarakat Flobamora Clinton Tallo, Tokoh Binasket Napolion Fakdawer, Tokoh Ikaswara Jawa Sujanto, Tokoh Intelektual Arfai Mansel Yafet Inden, Tokoh Pemuda Soerse Daisu, Tokoh Perempuan Lenie M Prawar, Tokoh Agama Pdt Zadrak Simbiak, dan para tokoh lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika