REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pedagang kaki lima di Kota Bandung semakin tidak terkontrol. Tanpa malu-malu mereka berdagang di jalan dan mengganggu kenyamanan.
Pantauan Republika menunjukkan PKL lebih senang berkerumun di tempat-tempat yang menjadi pusat keramaian seperti di Gasibu, kawasan 7 titik, dan Jalan Otto Iskandardinata.
Tidak hanya PKL saja yang meriah memenuhi pinggir jalan, sepeda motor dan mobil pribadi yang parkir pun ikut memadati badan jalan. Hal ini mempersulit arus lalu lintas di kawasan tersebut. Belum lagi pejalan kaki yang harus bergerumul dengan pedagang yang menghabiskan setengah badan trotoar.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Edi Siswadi mengungkapkan permasalahan PKL ini merupakan masalah yang cukup serius. Ia mengatakan harus ada kerja sama antara pemerintah kota dan pemerintah propinsi dalam menangani hal tersebut. "Beban pemerintah kota terlalu banyak sehingga masalah yang ada menjadi overload," ujarnya kepada wartawan usai rapat istimewa paripurna DPRD Kota Bandung, Senin (26/9).
Ia melanjutkan, pemerintah kota kerepotan untuk melakukan tindakan represif. Para PKL melawan ketika dilakukan tindakan penertiban tersebut. Sementara pendekatan berbentuk himbauan tidak lagi bisa dilakukan. Para PKL ini seolah-olah sudah terlalu kebal dengan larangan sehingga pemerintah kesulitan mengkondusifkan jalan.
Pemerintah pun sudah mengikuti saran-saran yang diberi tokoh masyarakat dan akademisi untuk menyediakan lahan bagi para PKL. Akan tetapi yang terjadi jumlah PKL malah bertambah. Pedagang tetap berjualan di lokasi awal dan pedagang pun memadati lokasi yang disarankan.
Untuk menciptakan situasi kondusif pun makan biaya yang tak murah. Dana operasional dibutuhkan untuk melakukan tindakan represif. Minimnya dana menyebabkan penyelesaian masalah PKL hanya dapat dilakukan secara konvensional. Edi mencontohkan masalah PKL di Gasibu yang hanya diawasi saja oleh Satpol PP. "Pendekatan konvensional ini tidak selesaikan akar masalah dan belum ada hasil yang nyata," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika