REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN – Ketua Forum Silaturahmi Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Merapi, KH Masrur Ahmad MZ, berharap pemerintah tak melakukan ''pembiaran'' terhadap korban Merapi yang saat ini masih menolak untuk direlokasi dari kawasan rawan bencana.

Menurut dia, walaupun mereka menolak opsi relokasi yang ditawarkan, pemerintah bisa tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. ''Mereka harus tetap  difasilitasi. Berbagai pelayana pemerintah yang diterima warga lainnya, juga harus diberikan pada mereka,'' kata KH Masrur, Sabtu (09/07).

Saat ini tampaknya belum waktunya bagi warga korban Merapi dihadapkan pada opsi harus relokasi, karena mereka akan mempunyai kecendrungan untuk menolaknya. Apalagi bila opsi relokasi itu dikaitkan dengan pelepasan tanah asal pemukiman mereka di daerah rawan bencana.

Dijelaskan Masrur, situasi batin para korban Merapi saat ini masih belum pulih benar, sehingga mereka belum layak untuk diajak bicara soal relokasi. Pada kondisi seperti ini, pemerintah mempersilakan saja kalau warga ingin membangun kembali rumah  di tempat asal mereka. ''Pemerintah jangan antipati. Malah persilakan masyarakat naik kembali, kalau memang mereka ingin naik,'' ujarnya.

Tentunya pemerintah juga harus bisa mendampingi masyarakat yang ingin membangun rumahnya kembali ini dan segera mempersiapkan program penanganan bencana Merapi yang lebih baik. Salah satunya dengan membangun barak-barak pengungsian yang lebih layak.

''Ke depan kita membutuhkan barak-barak pengungsian yang lebih manusiawi, sehingga masyarakat dengan sendirinya akan mengungsi ke sana bila nanti terjadi erupsi Merapi lagi,'' kata Masrur.

Jika semua program penanganan bencana ini telah bisa diperbaiki, maka bila nanti suatu saat terjadi lagi erupsi Merapi, pada saat itulah warga diajak bicara kembali.  ''Pada kondisi itulah kiranya kita bisa membicarakan kembali masalah kebuntuan tawaran relokasi,'' tandasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika