REPUBLIKA.CO.ID, KARANGANYAR – Pemerintah Kabupaten Karanganyar sepertinya tak peduli DAK (Dana Alokasi Khusus) tersedot sebagian besar untuk belanja pegawai, hingga membebani APBD. Sikap ini terlihat Pemkab yang tetap ngotot mengajukan usulan rekrutmen pegawai.

Alasan tetap mengajukan rekruitmen pegawai, menurut Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Karanganyar, Suwarno, karena Pemkab masih kekurangan pegawai pada berbagai formasi. 'Ppemkab saat ini masih kekurangan pegawai, seperti di bagian pendidikan dan tenaga kesehatan," kata Suwarno di hadapan wartawan, Kamis (14/7).

Saat ini, lanjut Suwarno, pihaknya masih menghitung kebutuhan pegawai. Rekrutmen ini juga untuk mengisi kekosongan para pegawai yang pensiun setiap tahunnya. "Tiap tahun pegawai yang pensiun sebanyak 300 hingga 350 orang," jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Karanganyar, Rohadi Widodo, mengatakan seharusnya Pemkab lebih memprioritaskan penataan pegawai daripada melakukan rekrutmen. "Lihat saja, ada beberapa sekolah yang sudah kelebihan guru. Di sisi lain, ada sekolah yang malah kekurangan guru. Ini kan perlu dilakukan penataan," ujarnya.

Rohadi mengungkapkan, dari total anggaran sebesar Rp 971 miliar, sekitar 75 persen di antaranya dipakai untuk membayar gaji pegawai. "Rekrutmen pegawai untuk saat ini lebih baik dihentikan dan ini harus dimulai dari pemerintah pusat. Selama ini, pemerintah juga tidak pernah bersikap tegas terkait usulan rekrutmen pegawai,'' tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika