REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Tm gabungan pencari fakta kasus Mesuji (lampung- Sumater Selatan) akan mulai bekerja. Tim diketuai Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Denny Indrayana.

Menko Polhukam Djoko Suyanto mengatakan berbagai macam unsur akan dilibatkan dalam tim tersebut. Mulai dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kepolisian, Komnas HAM, tokoh masyarakat maupun pemerintah daerah setempat.

"Saya juga beri kekuasaan pak Denny apabila ada dari Perguruan Tinggi," jelasnya saat memberikan keterangan pers, di Kantor Presiden Jumat (16/12).

Menurut Djoko tujuan pembentukan tim ini ada yang sifatnya jangka pendek maupun jangka panjang, Untuk jangka Pendek, persoalan akan difokuskan kepada masalah hukumnya.

Baik kasus yang berada di wilayah Lampung maupun di Sumatera Selatan. Perlu diklarifikasi secara jelas berapa korban yang berada di kedua lokasi itu. Kemudian bagaimana pelakunya. "Saya kira Kepolisian sudah memberikan penjelasan dan yang masih proses hukum dan DPO," terangnya.

Namun dari tiga kasus yang berbeda itu dua di antaranya terkait dengan persoalan perkebunan. Untuk itu masalah ini juga tidak terlepas dari kewenangan Kementerian Kehutanan dan Pemerintah daerah.

Sementara secara jangka menengah, perlu diselesaikan persoalan dasarnya. Karena kejadian konflik perkebunan itu telah berulang kali terjadi. "Karena itu bagaimana mengelola wilayah itu ke depan," terangnya.

Perlu dicari akar permasalahannnya, sebab kejadian sekarang hanya puncak gunungnya. Hasil rekomendasi itu, menurut Djoko akan disampaikan kepada presiden.

Ikuti Whatsapp Channel Republika