Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

Monday, 7 Rabiul Awwal 1444 / 03 October 2022

 

7 Rabiul Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

KPK Dalami Aliran Uang untuk Keperluan Pribadi Bupati Penajam

Jumat 05 Aug 2022 08:10 WIB

Red: Ratna Puspita

Tersangka Bupati (nonaktif) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM)

Tersangka Bupati (nonaktif) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud (AGM)

Foto: ANTARA/Reno Esnir
KPK mendalami penggunaan aliran uang melalui pemeriksaan dua saksi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami penggunaan aliran uang oleh Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang diduga untuk keperluan pribadi. KPK mendalaminya melalui pemeriksaan dua saksi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (4/8/2022) kemarin. 

 

Pemeriksaan itu dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di perusahaan umum daerah di Kabupaten PPUtahun 2019-2021. "Dikonfirmasi antara lain terkait dugaan penggunaan aliran sejumlah uang oleh tersangka AGM yang diduga untuk keperluan pribadi," kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Baca Juga

Dua saksi tersebut masing-masing Direktur PT Transwisata Prima Aviation Rustam Suhanda dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan Nur Afifah Balqis. Kasus tersebut merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kabupaten PPU.

KPK total menetapkan enam tersangka kasus suap tersebut, sebagai penerima ialah Abdul Gafur Mas'ud, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten PPU Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten PPU Jusman, dan Nur Afifah Balqis. Sementara tersangka pemberi suap, yaitu Achmad Zuhdi alias Yudi dari pihak swasta.

Selama proses penyidikan kasus dugaan suap itu, Tim Penyidik KPK menemukan dugaan perbuatan pidana lain yang turut dilakukan Abdul Gafur Mas'ud selama menjabat sebagai Bupati PPU. Dugaan tindak pidana tersebut berupa penyalahgunaan wewenang pada penyertaan modal di perusahaan umum daerah di Kabupaten PPU tahun 2019-2021.

Dengan adanya proses penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan tersangka. KPK mengumumkan para pihak sebagai tersangka, uraian dugaan perbuatan pidana, dan pasal-pasal yang disangkakan setelah proses penyidikan cukup serta upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

KPK saat ini masih mengumpulkan alat bukti dengan memanggil para saksi yang terkait kasus tersebut. KPK juga mengimbau agar pihak-pihak yang dipanggil sebagai saksi selama proses penyidikan untuk kooperatif hadir dan menerangkan dengan jujur di hadapan tim penyidik.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f

 

 

BERITA LAINNYA

 

 

hide ads show ads
desktop mobile