REPUBLIKA.CO.ID,
JAKARTA— Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyerukan agar tidak ada lagi kampanye yang menggunakan unsur identitas mulai agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Ma'ruf menegaskan Pemilu 2024 mendatang harus bebas dari politik identitas. "Jangan sampai ada kampanye yang menggunakan (politik) identitas," kata Ma'ruf kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Karena itu, Ma'ruf meminta pimpinan-pimpinan partai politik untuk tidak menggunakan muatan unsur politik identitas tersebut. Ma'ruf meyakini, masyarakat Indonesia saat ini sudah cerdas dan paham mengenai pilihannya masing-masing.
"Pimpinan-pimpinan partai tidak menggunakan apakah itu misalnya dalam arti identitas agama, kesukuan, juga kelompok yang eksklusif, saya kira kalau saya lihat dari berbagai kampanye yg sudah mulai dikembangkan, sebenarnya masyarakat sudah paham itu," katanya.
Ma'ruf tak memungkiri kecenderungan pilihan masyarakat berdasarkan unsur kesamaan identitas dengan calon yang akan dipilihnya.
Namun demikian, kata Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut tidak masalah selama menjadi isu pribadi orang tersebut.
"Tentu saja orang kalau memilih itu ada kecenderungan, memilihnya, tapi dalam mengampanyekan mungkin sebaiknya jangan sampai ada, dihindari. Tetapi ketika orang memilih mau tidak mau ada perasaan 'saya lebih dekat, lebih sama pandangannya, lebih suka karena dia lebih baik', itu tidak masalah," katanya.
Ma'ruf pun mencontohkan kedewasaan masyarakat saat ini dalam persoalan perbedaan waktu penentuan Hari Raya. Menurutnya, masyarakat saat ini sudah sangat toleran mengenai perbedaan penentuan hari raya masing-masing kelompok.
Karena itu, Ma'ruf berharap sikap toleransi ini juga ditularkan dalam pilihan politik di Pemilu 2024 mendatang.
"Dulu itu (perbedaan hari raya) menjadi masalah bahkan di tingkat bawah itu bisa terjadi konflik. Tetapi belakangan sudah tidak ada masalah. Saya kira kita juga berharap mulai 2024 tidak ada lagi konflik karena ada perbedaan pilihan dan tidak menjadi sumber konflik," kata Ma'ruf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika