REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan melakukan penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue sebesar Rp3,87 triliun pada Oktober tahun 2022 ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (29/8/2022), mengatakan pemerintah menyertakan sebesar Rp1,98 triliun dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam right issue ini, dan berharap sebesar Rp1,89 triliun sisanya dapat dihimpun dari publik.
Ia berharap komposisi kepemilikan saham setelah right issue dari pemerintah sebesar 51 persen dan publik sebesar 49 persen atau tetap sama seperti kepemilikan saat ini. "Untuk Adhi Karya, dengan kepemilikan pemerintah 51 persen dan publik 49 persen, akan dilakukan right issue dari saham dalam potepel, dimana PMN pemerintah Rp1,98 triliun dan publik diharapkan akan bisa mengenerate additional funding sebesar Rp1,89 triliun" ujar Sri Mulyani.
Ia mengatakan PMN yang diberikan kepada ADHI tahun ini akan digunakan untuk mengerjakan dan menyelesaikan pembangunan ruas tol dan Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan memastikan kualitas yang baik, biaya yang efisien dan kompetitif, serta tata kelola dan manajemen risiko yang baik.
Ia melanjutkan pekerjaan proyek yang dilakukan ADHI harus memberikanefek berantai pada sektor lapangan pekerjaan, serta manfaat ekonomi dan sosial lainnya.
Dalam kesempatan sama, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban mengatakan dana yang terhimpun dari right issue ini akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai proyek pembangunan seperti jalan tol, Lintas Rel Terpadu (LRT), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) , Fasilitas Pengelolaan Limbah Terpadu (FPLT) dan kawasan industri.
Ia melanjutkan dana akan diutamakan untuk pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta YIA Kulonprogo senilai Rp1,4 triliun, jalan tol Yogyakarta- Bawen senilai Rp390 miliar dan SPAM Karian Serpong senilai Rp185 miliar.
"Diharapkan dengan privatisasi ini maka proyek investasi dari ADHI tidak dibiayai dengan hutang yang berlebihan sehingga ini lebih mempermurah biaya dari ADHI dalam menyelesaikan proyeknya, " ujar Rio.
Dengan right issue ini, menurut dia, dapat membantu percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional, serta dapat memberikan efek berantai yang luas.
Ia melanjutkan right issue ini juga dapat menurunkan Debt to Equity Ratio (DER) atau rasio utang terhadap modal dari ADHI yang mengalami kenaikan hingga enam kali pada 2021 hingga mengakibatkan covenant pinjaman yang batasnya 3,5 kali terlewati.
Ikuti Whatsapp Channel Republika