REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Kualitas demokrasi dalam Pemilu dan Pilpres 2024 sesungguhnya tidak cukup diukur dari tingginya angka pencoblos dalam gawe politik itu.
Kualitas demokrasi semestinya juga diukur dari sejauhmana substansi perdebatan dalam Pemilu dapat merefleksikan keinginan rakyat untuk mendapatkan jaminan perikehidupan yang lebih baik di masa depan.
Hal tersebut diungkapkan Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI) Raharja Waluya Jati saat peluncuran Posko Saksi Demokrasi Provinsi Jawa Tengah, yang dipusatkan di Desa Kertosono, Banyuurip, Kabupaten Purworejo pada Ahad (25/9/2022).
Menurut Jati, hasil pengumpulan aspirasi rakyat yang dilakukan SKI mengindikasikan adanya keinginan rakyat untuk ambil bagian secara langsung dan aktif dalam proses demokrasi.
Selama ini terdapat keprihatinan bahwa proses demokrasi yang ada belum mampu memperjuangkan perikehidupan rakyat sendiri. Padahal, sesuai dengan garis konstitusi, demokrasi Indonesia seharusnya menjadi alat untuk menjamin terlaksananya perikemanusiaan dan peri keadilan.
”Untuk itulah, SKI mengembangkan suatu prakarsa demokrasi, yang disebut sebagai saksi demokrasi. Rakyat harus terlibat sejak dalam penggodogan atau pencarian sosok yang dipandang dapat memimpin bangsa, sebagai salah satu jalan untuk meraih kembali cita-cita luhur kemerdekaan,” ujar Jati, begitu akrab disapa.
Selain di Jawa Tengah, Posko Saksi Demokrasi Provinsi juga diluncurkan secara bersamaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kegiatan di kedua provinsi itu dipusatkan di Desa Sukaasih, Singaparna, Tasikmalaya dan Desa Totosan, Batang-Batang, Sumenep.
Acara peluncuran posko diselenggarakan bersamaan dengan hajatan Musyawarah Komunitas Desa (MKD) yang melibatkan ribuan pegiat desa di ketiga provinsi.
Jati menambahkan, konsep Saksi Demokrasi tidak dimaksudkan agar rakyat berposisi netral dalam proses demokrasi, khususnya pada saat berlangsungnya Pemilu atau Pilpres.
Rakyat harus 'berpihak’ pada garis moral dan konstitusi dengan memastikan supaya aspirasinya tidak dihambat atau dicurangi dengan cara-cara yang tidak patut.
”Saksi Demokrasi adalah pihak yang mengambil inisiatif untuk memastikan tidak ada kecurangan Pemilu atau kecurangan aspirasi, dimana suara rakyat dinafikan dan dikhianati dalam proses demokrasi,” lanjutnya.
Peluncuran Posko Saksi Demokrasi rencananya diselenggarakan di 57 titik, dimana pada tahap awal dimulai di tiga Kabupaten pada 3 Propinsi terbesar di Indonesia.
Penyelenggaraan peluncuran posko yang berbarengan dengan Musyawarah Komunitas Desa setempat dimaksudkan guna membuka ruang bagi warga desa atau kelurahan untuk mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi pribadi, keluarga maupun desa, sebagai bagian dari persoalan-persoalan mendasar bangsa.
”Dialog di level desa juga diarahkan menjadi wahana pendidikan bernegara. Kegiatan ini merupakan upaya awal untuk mendorong partisipasi langsung yang lebih aktif dari rakyat dalam menggerakkan demokrasi. Sebab, demokrasi yang sejati berpangkal dan berujung pada perikehidupan rakyat,” tambah Jati.
Pada kesempatan yang sama, lebih lanjut Jati juga menyoroti penangkapan seorang Hakim Agung dalam peristiwa OTT (Operasi Tangkap Tangan) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan keterlibatan aparat penegak hukum dalam kasus korupsi, kata dia, merupakan sinyalemen adanya kerusakan hukum.
”Kondisi hukum yang rusak dapat menjadi ruang munculnya negara kekuasaan. Hal ini sudah diwanti-wanti sejak dini oleh para pendiri negeri,” ucapnya.
Jati menyatakan kerusakan hukum akan mengorupsi fondasi negara hingga menjadi keropos. Hal tersebut membuat posisi hukum rawan dijadikan obyek politik. ”Jika hukum mengalami kerusakan, kemana lagi rakyat mencari keadilan,” tutur dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika