REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Partai Buruh Said Iqbal setuju dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan, bahwa setiap partai atau tokoh politik boleh melakukan sosialisasi sebelum masa kampanye resmi untuk Pemilu 2024 mendatang. Namun, saat sosialisasi tidak boleh ada ajakan memilih dan menggunakan atribusi sebagai calon peserta pemilu dari partai tertentu

“Tentu Partai Buruh setuju. Sebagai parpol pendatang baru dibutuhkan waktu yang cukup untuk pengenalan, penerimaan, dan pemenangan Partai Buruh,” tegas Said Iqbal menanggapi sikap KPU, Ahad (25/12/2022).

Menurut Said Iqbal, waktu kampanye yang hanya 72 hari sangat singkat bagi Partai Buruh untuk berkampanye. Sehingga penambahan waktu dengan istilah sosialisasi sangat membantu Partai Buruh dan parpol baru lainnya untuk lebih memperkenalkan program partai. Karena, kata dia, partai buruh adalah partai "class" dan "captive market" konstituen pemilihnya. 

"Maka pengenalan isu dan strategi pemenangan jauh lebih mudah ke buruh, petani, nelayan, buruh migran, pekerja informal, PRT, miskin kota, dan rakyat jelata saat bersosialisasi dengan tatap muka langsung mupun melalui sosial media," tegas Said Iqbal. 

Namun demikian, Said Iqbal meminta agar ajakan atau pengenalan atribut parpol sebaiknya dibolehkan. Namun kata dia, sepanjang tidak dalam bentuk pengumpulan jumlah massa yang besar di lapangan terbuka. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika