REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, mengungkapkan, permasalahan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan. Di mana, irisan tersebut mencapai angka 60 persen.
"Penyebab stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. Saya sampaikan, stunting ini 60 persen beririsan dengan keluarga miskin ekstrem," ujar Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (14/1/2023).
Karena itu, menurut dia, untuk menyelesaikan masalah kemiskinan ekstrem dan stunting harus dilakukan dengan mengeroyoknya secara bersamaan. Menurut dia, pemerintah melakukan upaya serius dalan penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif.
Intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Sementara intervensi gizi sensitif, yakni intervensi pendukung untuk mempercepat penurunan stunting, seperti penyediaan air bersih, MCK, dan fasilitas sanitasi.
"Terutama untuk intervensi sensitif melibatkan Kementerian PUPR dan kementerian lain. Sedangkan untuk intervensi spesifik dari Kementerian Kesehatan. Itu harus kita koordinasikan," jelas dia.
Semua itu sia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (12/1/2023). Kunjungannya dilakukan untuk mengecek masalah kemiskinan ekstrem dan stunting.
Diketahui, saat ini Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, menjadi salah satu daerah dengan persoalan kemiskinan ekstrem dan stunting yang tinggi di wilayah Timur Indonesia.
Berdasarkan data, jumlah penduduk miskin ekstrem Kabupaten Sumbawa sebanyak 15.370 jiwa atau 3,20 persen berdasarkan data BPS 2022. Kemudian, prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa sebesar 29,7 persen atau 12.765 balita berdasarkan data SSGI, 2021.
Muhadjir menerangkan, Presiden Jokowi telah menargetkan masalah kemiskinan ekstrem nasional di tahun 2024 entas menjadi 0 persen, dan masalah stunting turun menjadi 14 persen.
Dalam kunjungan kerjanya itu, Menko PMK didampingi oleh Wakil Bupati Sumbawa Dewi Noviany juga meninjau beberapa rumah warga yang termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem. Dia melihat kondisi rumah warga dengan akses sanitasi dan MCK yang kurang layak.
"Berkaitan dengan sanitasi MCK yang sudah saya cek itu perlu dibenahi. Nanti saya koordinasikan dengan Kementerian PUPR. Termasuk juga akses air minum kemudian juga kepastian dari mendapatkan fasilitas kesehatan," ujar dia.
Kemudian, berdasarkan penyampaian Kepala Desa Labuhan Sumbawa, Kamiruddin, pemerintah desa telah melakukan upaya khusus untuk penanganan stunting. Di antaranya mengalokasikan dana desa untuk intervensi gizi ibu hamil, anak-anak balita yang rentan stunting.
Kemudian juga, pemerintah daerah melalui Bapedda telah memberikan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) kepada desa-desa untuk menjadi rujukan dalam penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.
Muhadjir optimis dengan langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa bisa mengurangi masalah kemiskinan ekstrem dan stunting. Dia meminta agar pemerintah daerah bisa mengoptimalkan potensi bahari dari Kabupaten Sumbawa untuk pemenuhan gizi ibu hamil dan anak balita.
Dia juga meminta agar pemerintah desa bersama PKK, pendamping KB, pendamping desa melakukan edukasi untuk mencegah stunting pada keluarga yang rentan stunting. Menurutnya, langkah keroyokan bersama tersebut bisa mengurangi masalah yang ada.
"Ini perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat. Dari segi nutrisi kan di sini tersedia melimpah banyak ikan. Sebetulnya yang penting adalah berkaitan dengan pola asuh terhadap anak-anak kemudian juga membiasakan hidup sehat di keluarga," ujar dia.
