REPUBLIKA.CO.ID, RABAT -- Spanyol dan Maroko akan mengadakan pertemuan puncak bilateral pertama dalam delapan tahun pada Kamis (2/2/2023). Kedua negara berusaha memperkuat hubungan ekonomi dengan membangun gencatan senjata diplomatik yang dicapai tahun lalu setelah perselisihan mengenai migrasi dan wilayah.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dan 12 anggota kabinetnya akan bertemu mitra mereka di Rabat. Mereka menandatangani 20 perjanjian untuk meningkatkan perdagangan dan investasi, termasuk jalur kredit hingga 800 juta euro dan mendekatkan kedua negara di daerah di luar migrasi. Perdagangan bilateral naik menjadi 17 miliar euro pada 2022, menjadikan Spanyol mitra dagang terbesar Maroko.
Madrid sedang berusaha mengubah halaman tentang hubungan dengan Rabat yang telah memicu krisis diplomatik reguler. Peristiwa terbaru adalah penyerbuan oleh 8.000 migran dari kantong Ceuta Afrika utara Spanyol pada 2021 setelah Maroko melonggarkan pengawasan perbatasan.
Peristiwa itu dipandang sebagai tanggapan atas keputusan Madrid yang mengizinkan Brahim Ghali yang pemimpin kelompok pemberontak Front Polisario yang berupaya mendirikan negara merdeka di Sahara Barat memasuki negaranya. Ghali melakukan perjalanan itu untuk mendapatkan perawatan medis tanpa memberi tahu Rabat.
Sanchez memulihkan hubungan baik dengan Rabat pada Maret 2022 setelah dia membatalkan kebijakan empat dekade mantan penguasa kolonial Spanyol di Sahara Barat. Dia mendukung proposal Maroko untuk menciptakan wilayah otonom.
Pergantian itu memicu kemarahan Aljazair, sekutu Front Polisario, yang menangguhkan perjanjian persahabatan 20 tahun dengan Spanyol. Aljir memperingatkan hal itu dapat memotong aliran gas alam, bahkan saat menjalin hubungan gas yang lebih dekat dengan Roma.
Sengketa tersebut menggarisbawahi ketergantungan Spanyol pada Maroko untuk mengatur migrasi orang Maroko dan Afrika sub-Sahara yang berusaha melintasi perbatasan paling selatan Uni Eropa.
Juni lalu, Maroko memberikan gambaran blak-blakan tentang peran utamanya dalam migrasi. Ketika itu penegakan hukumnya menghentikan upaya penyeberangan perbatasan massal ke Melilla, daerah kantong Spanyol lainnya di Afrika Utara, dalam tindakan yang menyebabkan sedikitnya 23 orang tewas dan banyak lainnya terluka.
Sementara penyelidikan ombudsman Spanyol atas insiden itu tetap terbuka, pemerintah Spanyol memuji penurunan jumlah migrasi secara umum, baik ke kepulauan Spanyol maupun melalui rute Mediterania Barat. Kondisi ini terutama karena kedatangan migran ke Eropa melalui rute Mediterania lainnya meningkat.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan, kedatangan ilegal ke Kepulauan Canary turun 30 persen pada 2022 dari tahun sebelumnya. Beberapa pengamat mengatakan penurunan migrasi bisa bersifat sementara dan Spanyol tetap terlalu bergantung pada Maroko.
"Maroko siap membantu dan menggunakan migrasi sebagai cara untuk mengirim pesan ke tetangga utaranya dan bahkan untuk mendapatkan konsesi," kata analis senior di lembaga think-tank Elcano Royal Institute Haizam Amirah-Fernandez.
Peneliti senior dalam migrasi di Pusat Urusan Internasional Barcelona Blanca Garces menyatakan, untuk penurunan migrasi yang berkelanjutan, Spanyol membutuhkan lebih banyak kerja sama dengan Maroko dalam hal memulangkan migran ilegal Maroko. Menurut ombudsman Spanyol, negara itu berhasil mengeluarkan hanya 5,5 persen dari 28.349 permintaan ekstradisinya pada 2021. Pengusiran turun 69 persen menjadi 1.569 pada 2021 dibandingkan dengan 2016.
Ikuti Whatsapp Channel Republika