REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan wilayah Provinsi Papua Barat mengajak seluruh pelaku usaha mikro di provinsi itu memanfaatkan akses pembiayaan melalui program Ultra Mikro (UMi).
Kepala DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto di Manokwari, Jumat (10/3/2023), mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan memfasilitasi pelaku usaha mikro memperoleh bantuan permodalan yang belum memenuhi syarat perbankan (bankable). Sehingga, pengembangan usaha mikro berjalan maksimal dan diharapkan naik kelas guna mendapatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan konvensional.
"Dana pinjaman UMi kita sediakan untuk pedagang mikro. Misalnya tukang bakso, penjual es, atau lainnya," kata Purwadhi.
Ia menjelaskan, pembiayaan UMi disalurkan Kementerian Keuangan bekerja sama dengan lembaga keuangan nonperbankan seperti PT Pegadaian. Bantuan permodalan tersebut dapat diakses setiap pelaku usaha mikro dengan nilai pinjaman maksimal Rp 10 juta.
"Selain Pegadaian, UMi juga disalurkan oleh PT PMN (Permodalan Nasional Madani)," ujar Purwadhi.
Tahun 2022, kata dia, penyaluran UMi di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp 1,22 miliar atau turun 47,10 persen dibandingkan realisasi 2021.
Pelaksanaan kegiatan pekan UMKM 2023 di halaman Gedung Keuangan Negara Manokwari menjadi ajang sosialisasi pemanfaatan UMi bagi pelaku usaha kecil. "Secara konkret kami dorong usaha kecil manfaatkan UMi. Kalau segmen yang lain sudah bankable," kata dia.
Selain dukungan akses permodalan usaha mikro, kata dia, Kementerian Keuangan senantiasa mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah melalui subsidi bunga KUR enam persen. Penyaluran KUR di Papua Barat dan Papua Barat Daya tahun 2022 mencapai Rp 1,23 triliun atau meningkat 28,37 persen dibandingkan penyaluran 2021.
Kendati demikian, jumlah debitur KUR 2022 mengalami penurunan 10,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. "Ini menjadi PR kita bersama untuk meningkatkan penyaluran KUR dan UMi terutama kepada debitur baru," kata dia.
Bupati Manokwari Hermus Indou mengapresiasi komitmen Kementerian Keuangan dalam mendorong akses pembiayaan bagi UMKM. Hal itu membuktikan pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM di Tanah Papua.
"Pemerintah Kabupaten Manokwari juga memberikan perhatian bagi UMKM," kata Hermus.
Ia berharap pelaku UMKM di Manokwari terus meningkatkan kemampuan dengan berbagai terobosan, terlebih dihadapkan pada tuntutan kemajuan teknologi informasi. Salah satu prioritas yang patut diperhatikan adalah strategi pemasaran digital dan pengemasan produk yang kreatif dan menarik.
"Tujuan utamanya meningkatkan kualitas UMKM dan kesejahteraan masyarakat Manokwari," kata Hermus.
Ikuti Whatsapp Channel Republika