Syarat tersebut adalah Israel harus berhenti menghambat klub sepak bola Palestina atau pemainnya untuk bertanding. Menurut Yenny, ini syarat yang cukup adil. "Bagaimanapun, prinsip aksesibel dan inklusif yang diusung FIFA, harus betul-betul diterapkan tanpa kecuali," tegas dia.

Yenny yang merupakan Direktur Wahid Foundation menerangkan bahwa Palestina pun telah berlaku adil. Dalam hal ini, dia merujuk pada momen 2015, ketika Ketua Federasi Sepakbola Palestina, Jibril Rajoub pernah mendesak agar FIFA melarang keanggotaan Israel.

"Tapi lalu Rajoub mencabutnya, tahu mengapa? Sebab Federasi Sepak Bola Israel setuju terhadap sejumlah poin yang diajukan Rajoub, di antaranya adalah terkait kebebasan bergerak bagi para pemain sepak bola Palestina," cerita Yenny.

Peristiwa ini terjadi di kongres ke-65 FIFA di Zurich dan hampir 90 persen peserta kongres mendukung usulan tersebut. Yenny kemudian mempertanyakan larangan FIFA terhadap atlet Rusia. Dia justru melihat standar ganda FIFA sebab prinsip ekuitas dan inklusivitas tidak diberlakukan setara untuk semua.

"Saya sendiri, sebagai Ketua Umum salah satu cabang olahraga, sedang memperjuangkan Rusia agar bisa ikut bertanding di kejuaraan dunia lagi," tutur dia.

Yenny juga menegaskan bahwa olahraga harus dibebaskan dari kepentingan politik dan oleh karenanya kepesertaan harusnya dibuka untuk atlet dari negara mana pun.

"Bebaskan para atlet untuk fokus pada upaya meraih prestasi," tanda dia.

Sebelumnya, menyoal polemik ini, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat tidak mencampuradukkan urusan olahraga dengan urusan politik. "Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik, mencari solusi yang terbaik," ujarnya menambahkan.

Erick Thohir diketahui telah tiba di Doha, Qatar, pada Rabu (29/3/2023). Dia bakal langsung bersiap untuk mengatur pertemuan dengan FIFA membahas kepastian Piala Dunia U-20 2023 di Indonesia.