REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mengejar target pendanaan sebanyak Rp 1,34 triliun akan disalurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster berbasis rantai pasok.
"Secara total ekspektasi yang akan ikut dalam launching KUR Klaster berbasis rantai pasok sebesar Rp 1,34 triliun kepada 117 klaster dengan anggota klaster sebanyak 15.776 UMKM," kata Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada kegiatan penyerahan KUR Klaster berbasis rantai pasok di kantor KemenKopUKM, Jakarta, Rabu (12/4/2023).
MenKopUKM Teten menuturkan pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan peran ekonomi kerakyatan dalam perekonomian nasional. Namun, tidak bisa dipungkiri, para pelaku UMKM masih kerap menghadapi kendala terkait akses permodalan perbankan.
Kendala tersebut diakibatkan oleh pemberlakuan agunan dalam memberikan pinjaman bagi UMKM sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Sehingga, dibutuhkan terobosan untuk mengatasi persoalan akses permodalan yang dihadapi UMKM.
Salah satunya adalah penerapan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster yang memberikan pembiayaan KUR kepada kelompok usaha dengan plafon hingga Rp 500 juta per orang.
"Kementerian Koperasi dan UKM telah menjalankan beberapa program penerapan KUR Klaster. Melalui skema ini, jumlah KUR yang disalurkan lebih besar dan kelompok UMKM tersebut terhubung dengan mitra usaha seperti PT. Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul, PT. Bintang Toedjoe, PT. Cantika Puspa Pesona, PT. Erajaya Group dan Offtaker lainnya," ucapnya.
Melalui program KUR Klaster berbasis rantai pasok, Menteri Teten berharap porsi penyaluran kredit untuk UMKM lebih besar dan diharapkan meningkat menjadi minimal 30 persen pada 2024.
"Melalui skema KUR Klaster, pemerintah optimis bisa menyalurkan KUR sebesar Rp 450 triliun pada 2023," tuturnya.
Sedangkan untuk realisasi KUR Klaster berbasis rantai pasok tahun 2023, sejauh ini telah mencapai Rp 538,7 miliar. Pendanaan diberikan oleh sembilan penyalur KUR kepada 50 klaster dengan anggota sebanyak 5.310 UMKM.
"Mudah-mudahan piloting ini terus berjalan dan sehingga ke depan semakin banyak UMKM yang terhubung ke rantai pasok industri, UMKM yang terhubung ke offtaker. Dengan begitu, ekosistem ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk mengakses kredit di perbankan," kata Teten.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Usaha Mikro KemenKopUKM, Yulius menyampaikan KUR Klaster ditujukan untuk kelompok usaha yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal dan usaha produktif lainnya yang mempunyai off taker atau pembelinya. KUR Klaster sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan penyaluran KUR harus mulai bergeser dari sektor perdagangan ke sektor produksi.
"Dengan KUR Klaster diharapkan dapat memperkuat kemitraan UMKM dengan usaha besar, menempatkan UMKM bagian dari rantai pasok industri, sehingga bisa meningkatkan kemampuan manajemen usaha, meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan kapasitas usahanya atau naik kelas," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika