REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memastikan bakal mengawasi para menteri yang menjadi bakal calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2024. Pengawasan difokuskan terkait potensi penggunaan program pemerintah dan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjelaskan, regulasi mengatur bahwa menteri yang menjadi caleg tidak perlu mundur dari jabatannya. Namun, menteri yang jadi caleg tidak boleh menggunakan program-program kementerian untuk kepentingan pemenangan dirinya, baik saat masa sosialisasi maupun masa kampanye.
Menteri juga dilarang menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangannya sebagai caleg. "Ketika dia misalkan menjalankan program pemerintah, kemudian dia bilang 'ini bakal calon anggota legislatif'. Itu akan jadi temuan kami," kata Bagja kepada wartawan, Rabu (24/5/2023).
Bagja mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum menemukan menteri caleg yang melanggar ketentuan tersebut. Bagja pun memastikan bahwa jajarannya akan terus mengawasi para menteri yang jadi caleg itu hingga masa kampanye dimulai pada akhir November 2023 dan usai pada awal Februari 2024.
Berdasarkan catatan Republika, terdapat delapan menteri dan wakil menteri Kabinet Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang maju menjadi bakal caleg DPR RI Pemilu 2024.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menjadi bakal caleg DPR RI dari PDIP. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) nonaktif, Johnny G Plate maju sebagai bakal caleg DPR RI Partai Nasdem. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo juga maju sebagai bakal caleg DPR RI dari Partai Nasdem.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar maju sebagai bakal caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah juga maju sebagai bakal caleg DPR RI dari PKB.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menjadi caleg DPR RI dari Partai Bulan Bintang (PBB). Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid maju sebagai bakal caleg DPR RI dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesodibjo mendaftar pula sebagai bakal caleg DPR RI dari partai yang didirikan bapaknya, Perindo.
Presiden Jokowi tak mempermasalahkan para menterinya itu nyaleg. Kendati demikian, Jokowi memperingati mereka agar tidak melalaikan tugas sebagai menteri.
Jika para menteri yang nyaleg kinerjanya terganggu, maka Jokowi tak segan-segan melakukan pencopotan. “Saya selalu evaluasi, kalau ganggu memang kerjanya terganggu ya ganti bisa. Gitu aja. Udah,” kata Jokowi di usai menghadiri acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (14/5/2023).
Ikuti Whatsapp Channel Republika