REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pita Limjaroenrat mengatakan aliansi delapan partai mendukungnya untuk membentuk pemerintah Thailand berikutnya. Meski ia kalah dalam pemungutan suara di parlemen pekan lalu. Pita yang merupakan ketua Partai Move Forward menang dalam pemilihan 14 Mei lalu.
Namun ia gagal dalam pertaruhan pertamanya untuk memenangkan dukungan dari majelis rendah dan Senat yang ditunjuk militer. Parlemen Thailand akan kembali menggelar pemungutan suara pada Rabu (20/7/2023) mendatang.
Usai bertemu aliansi itu, Senin (17/7/2023) Pita mengatakan pencalonannya sebagai perdana menteri tidak akan dapat dihalangi Senat. Ia juga mengatakan pencalonannya tidka boleh terpengaruh oleh keluhan terhadapnya yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
Namun Pita menambahkan bila ia kembali kalah maka ia akan meminta sekutu Partai Move Forward yaitu Partai Pheu Thai untuk "mengambil tindakan."
"Bila tidak ada pergerakan yang berarti, saya harus memikirkan negara ini, saya akan menyingkir dan membiarkan partai kedua untuk mengelola kabinet berikutnya," kata pria berusia 42 tahun itu.
Pekan lalu ia juga sempat membahas kemungkinan sekutu partainya untuk mengambil alih kepemimpinan bila ia gagal menjadi perdana menteri. Pheu Thai memenangkan tempat kedua di pemilihan bulan Mei lalu. Salah satu kandidat perdana menteri, pengusaha real estate Srettha Thavisin dapat dicalonkan sebagai perdana menteri di pemungutan suara ketiga.
Dalam pemungutan suara pekan lalu Pita mengamankan 324 suara dan hanya 13 senator yang mendukungnya. Sisanya menolak atau abstain. Partai Move Forward mengatakan hal ini mengindikasi para Senator dipaksa tidak memilih Pita.
Pita yang liberal mendapat banyak dukungan dari pemilih muda karena rencananya untuk mengguncang politik dan menggelar reformasi untuk sektor-sektor dan institusi-institusi yang lama tak tersentuh.
Termasuk undang-undang yang melarang menghina kerajaan. Rencana itu langkah Move Forward paling kontroversial dan tantangan terbesar dalam membujuk anggota parlemen mendukung Pita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika