REPUBLIKA.CO.ID, BANGKOK -- Pemimpin Partai Move Forward, Pita Limjaroenrat menghadapi hambatan baru dalam pencalonannya sebagai perdana menteri Thailand pada Rabu (19/7/2023). Pengadilan menangguhkan Pita sebagai anggota parlemen.
Pita mendaki jalan terjal menuju jabatan puncak. Dia membutuhkan dukungan lebih dari separuh parlemen bikameral. Dia juga menghadapi perlawanan sengit dari militer royalis yang bertentangan dengan ambisi anti-kemapanan Partai Move Forward.
Legislatif menggelar sidang untuk pemilihan perdana menteri putaran pada Rabu. Namun pesaing Pita segera bergerak untuk menggagalkannya dengan mempertanyakan peraturan parlemen, ketika Pita dicalonkan oleh aliansi delapan partainya.
Debat selama berjam-jam pun terjadi. Mahkamah Konstitusi secara terpisah mengumumkan Pita telah ditangguhkan sebagai anggota parlemen untuk sementara atas tuduhan bahwa dia melanggar aturan pemilihan karena memegang saham di sebuah perusahaan media.
Namun Penangguhan itu tidak menghalangi Pita untuk mencalonkan diri sebagai perdana menteri. Pria berusia 42 tahun itu mengatakan kepada Reuters, dia mengharapkan hambatan yang dihadapinya adalah upaya militer untuk menghentikannya.
Thailand telah dijalankan oleh administrasi sementara sejak Maret. Pada 14 Mei Partai Move Forward meraih kemenangan dalam pemilu. Hal ini secara luas dipandang sebagai penolakan publik atas pemerintahan yang dikendalikan oleh militer selama sembilan tahun.
"Thailand tidak lagi sama sejak 14 Mei. Kami telah setengah jalan dari kemenangan rakyat dan masih ada setengah lagi yang harus dilalui," kata Pita.
Drama yang terjadi pada Rabu adalah babak terbaru dalam perebutan kekuasaan selama dua dasawarsa di Thailand, antara partai-partai terpilih dan kaum konservatif, termasuk militer, yang mencakup larangan politik, intervensi pengadilan, dua kudeta, dan protes jalanan yang penuh kekerasan. Ratusan pendukung Pita berkumpul dengan damai di Bangkok memprotes keputusan pengadilan yang menjegalnya dari upaya menduduki kursi perdana menteri.
Partai Move Forward yang progresif gencar menjalankan kampanye pemilihan di media sosial untuk menargetkan dan memenangkan jutaan pemilih perkotaan dan pemilih muda. Partai ini menjanjikan reformasi kelembagaan yang berani untuk mengubah status quo konservatif. Tetapi agenda yang diusung Move Forward telah menempatkan partai tersebut pada jalur yang bertentangan dengan kepentingan konservatif yang kuat.
Anggota parlemen masih memperdebatkan tantangan terhadap pencalonan Pita pada Rabu sore. Mereka menyerukan agar pencalonan Pita dibatalkan. Jika gagal, Pita berjanji memberi jalan untuk mitra koalisi dan kelas berat politik Pheu Thai untuk mengajukan calon perdana menteri pilihannya di putaran selanjutnya.
"Sekarang jelas bahwa dalam sistem saat ini, memenangkan persetujuan publik tidak cukup untuk menjalankan negara, tetapi kami juga membutuhkan persetujuan dari Senat," tulis Pita di Instagram selama debat.
"Dan mungkin tidak cukup dukungan untuk nama saya dinominasikan kedua kalinya," ujar Pita.
Ikuti Whatsapp Channel Republika